Jaksa Ahok Melawan Kesepakatan MUI, NU Dan Muhammadiyah? Ini Pendapat Rais Amm

Shortlink:

image

image

image

image

NUGarisLurus.Com – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Amm NU, KH Ma’ruf Amin menyatakan jaksa kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendelegitimasi tiga lembaga keagamaan terbesar di Indonesia.

Ketiganya adalah MUI, Nadhlatul
Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Beliau menuding jaksa penuntut umum (JPU) justru tak mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan saksi ahli dari tiga organisasi itu saat sidang. Ia merasa heran lantaran jaksa malah mengambil pendapat yang berbeda dari yang disampaikan saksi ahli dari perwakilan tiga lembaga tersebut.

“Kalau tiga lembaga kredibel sudah
menyatakan hal sama, tapi pendapat tidak diambil ya atas pendapat mana? Kalau gitu berarti (jaksa kasus Ahok) mendelegimitasi keberadaan MUI, NU, dan Muhammadiyah,” katanya kepada wartawan dalam kunjungannya ke Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (26/4) sebagaimana dilansir Republika.

Ia menjelaskan, MUI sudah menyatakan kasus Ahok masuk dalam kategori menghina Alquran dan ulama. Hal senada disampaikan oleh saksi ahli dari NU dan Muhammadiyah.

“Padahal MUI mengatakan itu menghina Alquran dan ulama, NU yang diwakili KH. Miftahul Akhyar (Wakil Rais Amm red) juga katakan hina Alquran, hina agama bahkan menyesatkan umat. Muhammadiyah nyatakan sama juga,” katanya menegaskan.

Meski begitu, dia menyerahkan keputusan kepada ahli hukum karena menjadi wewenang mereka. Selain itu, ia merasa publik juga bisa menilai apakah keputusan sudah dirasa tepat atau tidak. “Itu urusan ahli hukum apakah sesuai hukum atau tidak dan kemudian pada publik apakah sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak? Saya tidak katakan tidak adil,” ujarnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Hal ini disebutkan Ketua JPU Ali Mukartono dalam sidang pembacaan tuntutan.

Siapa Ali Mukartono?

Keputusan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan oleh Ali Mukartono yang menuntut Ahok dengan penjara selama 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun rupanya menarik perhatian publik.
Tuntutan tersebut rupanya merujuk pada pasal 156 dan bukan pada pasal 156a terkait dengan penodaan agama, akibatnya Ali selaku ketua tim JPU kasus penistaan agama, di bully oleh para netizen.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pembawaberita.com, ternyata Ali ditengarai memiliki sebuah akun sosial media twitter dengan menggunakan nama dan fotonya sendiri.

Di akun tersebut, Ali terakhir mengunggah pada tanggal
17 Desember 2016. Dan isi postingan sosmednya hanya sebanyak lima kali dan salah satunya adalah, terkait dengan tragedi di tanah suci Mekkah ketika salah satu alat berat mengalami kecelakaan.

” Turut berduka cita atas tragedi mina. Kalau obyek penyelenggaraan haji dipindah ke Indonesia, Insha Allah, aman! ,”tulis @alimukartono pada tanggal 25 september 2015.

Akibatnya para netizen mencoba memahami jika tuntutan Ali terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hanyalah dianggap sebagai sidang dagelan yang dilakukan oleh JPU, dikarenakan postingan tersebut, seakan memperlihatkan Ali adalah pengikut salah satu aliran sesat.

“ Maksudnya Ka’bah pindah kemari gitu pak ??? HALLOW Pak tono ???, ”ujar akun @wandi_wi.

“ nggak ngeri dengan tuntutan akhirat Pak?” @dedyR76.

“ obyek penyelenggaraan haji dipindah ke Indonesia” katanya
pantes bikin tuntutan hukum utk penista jg nyleneh… #VONISahok5TAHUN. ”cuit akun @BambuRuncing212.

Wallahul Musta’an.


Artikel Terkait