Tanggapan Lengkap KHM. Najih Maimoen Zubair Atas Bahtsul Masail GP Ansor

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Hasil Bahtsul Masail GP Ansor yang banyak sekali kejanggalan dan kekeliruan mendapat jawaban dan tanggapan lengkap Syaikhina KHM. Najih Maimoen putra Hadhrotus Syaikh KH. Maimoen Zubair. Berikut tanggapan sangat ilmiah yang dikirim ke redaksi NUGarisLurus.com, Selasa (28/3) yang juga dapat di akses di blog resmi Ribath Darusshohihain PP Al Anwar.

TANGGAPAN-TANGGAPAN KH. M. NAJIH MAIMOEN

Terhadap

Keputusan Bahtsul Masa’il GP. Ansor

Di Jakarta Pada Tanggal 11-12 Maret 2017

Tentang “Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia”

بسم الله الرحمن الرحيم

Pandangan Umum

– Secara umum, dalam menilai kajian BM GP. Ansor, kami sejalan dengan komentar KH. Zuhrul Anam Hisyam, beliau mengutip satu Qo’idah dari kitab Qowa’idus Syaikh Zarruq yang berbunyi:

“المتكلم في فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله لمعادنه ويعرض ما فهم منه على ما علم من استنباط أهله، فسكوته عنه أولى من كلامه فيه، إذ خطأه أقرب من إصابته، وضلاله أسرع من هدايته، إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام، فرب حامل فقه غير فقيه، فيسلم له نقله لا قوله، وبالله التوفيق” 

Penampilan aneka macam ibarat dan argumentasi dalam rumusan BM GP. Ansor sarat dengan iham-ibham, bahkan mengutip penalaran Syaikh Ali Jum’ah dan Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy di bagian akhir rumusan termasuk upaya penyesatan terhadap umat Islam.

– Menyikapi keputusan BM GP. Ansor, kami sepakat dengan pernyataan Wakil Ro’is Aam PBNU, KH. M. Miftahul Akhyar, “Perkara sah itu belum tentu halal”. Bahkan lebih tepatnya, ketika Non Muslim dipaksakan terpilih menjadi pemimpin, maka berarti statusnya bukan sah akan tetapi disahkan karena dharurat. Kecuali jika yang jadi adalah si penista agama, maka jelas tidak sah, karena melanggar undang-undang. 

Fatwa ulama Mesir tidak Sah dibuat Pijakan Dalil

– Syaikh Ali Jum’ah berfatwa “kebolehan kepemimpinan non muslim”, fatwa ini dilatarbelakangi status beliau yang menjabat sebagai Mufti negara, Mesir, sehingga beliau tidak punya ruang gerak untuk berseberangan dengan hegemoni pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, fatwa beliau ini tidak bisa menjadi pijakan umat Islam Indonesia. Perlu kami ingatkan bahwa Syaikh Ali Jum’ah pernah berfatwa kebolehan menitipkan uang di Bank, meski beliau tetap mengharamkan hutang pada pihak Bank.  

– Salah satu ulama yang dibuat pijakan fatwanya oleh BM GP. Ansor adalah Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy, beliau berpendapat “Kelayakan seorang calon pemimpin diukur dari kemampuannya menunaikan tugasnya dalam melayani masyarakat”. Jelas sekali Syaikh Azhari mengesampingkan peran agama dalam kepemimpinan, ini sangat berbahaya, apalagi dalam draft fatwanya tidak disertakan dalil-dalil syar’i, hanya menggunakan teori-teori logika (ciri khas pemikiran Liberal). Masihkan GP. Ansor menjadikannya imam panutan?   

– Terobosan-terobosan Syaikh Ali Jum’ah dan Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy  tidak cocok untuk umat Islam Indonesia, terlebih kaum NU yang asas bermadzhabnya adalah Madzhab Empat, karena terobosan tersebut tidak bersumber dari kutubussalaf minal madzahibil arba’ah. 

– Prediksi Imam Ramli rahimahullah kurang tepat, karena dalam fatwanya beliau menyatakan keadaan umat Islam di negeri Andalus bisa terus kondusif, bahkan non muslimnya diharapkan dapat masuk Islam. Akan tetapi realitanya negeri Andalus justru dikuasai oleh orang-orang Kristen, bahkan umat Islam dibantai sampai diusir dari negeri sendiri. Jika NU Liberal-GP. Ansor memaksakan diri beristidlal kepemimpinan non-muslim dengan konteks negeri Andalus, apakah mereka menginginkan Indonesia menjadi Spanyol atau Tibet kedua?    

Maslahah Mursalah apalagi Demokrasi Moderen atau yang lain Tidak Termasuk Alasan Mu’tabar Syar’an

– Pernyataan al-Marhum KH. M. A. Sahal Mahfudz yang beralasan “gagasan Demokrasi moderen”, kami kurang menyetujuinya. Zaman Moderen memang tidak bisa dihindari, tapi kita umat Islam tetap harus memiliki corak Islami (Shibghatallahi), terlebih kaum santri. Menurut kami, pernyataan beliau tersebut adalah pendapat pribadi yang tidak dilandasi ta’bir-ta’bir kutubussalaf, sehingga tidak sah dibuat pijakan dalil. Bahkan beliau juga mengutip pendapat  Ibn Taimiyah, ulama kontroversial yang menjadi sateru kiai-kiai Nahdlatul Ulama, terlebih sang pendiri NU, Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari.     

– Pilpres, Pilgub dan Pilkada diselenggarakan secara bebas, transparan dan tanpa paksaan (sesuai jargon mereka), dan kenyataannya setiap warga negara memang bebas memilih,  tidak ada pemaksaan yang sampai mengancam nyawa. Jadi tidak ada jalan lagi bagi warga muslim Jakarta kecuali memilih Paslon yang keduanya muslim.

– Keadaan darurat itu ketika ada teror semisal ada todongan atau ancaman nyata yang membahayakan nyawa, bukan teror media seperti sekarang. Mari kita biasakan membaca Ratib Haddad dan Shalawat kepada Rasulullah SAW agar diselamatkan dari segala macam fitnah. 

NU Harus Bersih dari Pemikiran Menyimpang

– NU Kepemimpinan Sa’id Aqil Siradj dan GP. Ansor dalam masalah kepemimpinan Non Muslim mengutip pendapatnya Ibn Taimiyah. Ini jelas berani melawan Ro’isul Akbar Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, karena beliau dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jama’ah menandaskan:

ومنهم (أي الأحزاب المتنوعة، والآراء المتدافعة، والأقوال المتضاربة، والرجال المتجاذبة) فرقة يتبعون رأي محمد عبده ورشيد رضا، ويأخذون من بدعة محمد بن عبد الوهاب النجدي، وأحمد بن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن عبد الهادي، فحرموا ما أجمع المسلمون على ندبه، وهو السفر لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوهم فيما ذكر وغيره. (رسالة أهل السنة والجماعة، ص: 9)

Ucapan Ibn Taimiyah yang dikutip oleh GP. Ansor adalah termasuk dari Syawadzi Ibn Taimiyah (pendapat-pendapat Syadz Ibn Taimiyah), termasuknya lagi adalah pendapatnya yang menyatakan “jatuh talak satu” bagi istri yang ditalak suaminya tiga kali dalam satu majlis, kemudian ia juga membolehkan pajak (lihat al-Fatawa al-kubro), dan ia mengkafirkan orang yang melakukan tawassul secara umum, namun dipraktekkan Wahhabi dengan membunuh perorangan. Masih banyak kesesatan-kesesatan Ibn Taimiyah lainnya, seperti yang diterangkan dalam kitab Sharihul Bayan, karya Syaikh Abdullah al-Harari. Sangat tidak beradab oknum-oknum NU mengutip pendapat Ibn Taimiyah ini.   

Indonesia dan Darul Islam

– Islam adalah wahyu dari tuhan, sedangkan Pancasila dan UUD 45 adalah falsafah-falsafah buatan manusia. Islam pasti benar karena turun dari dzat yang Maha Benar, aqwalul ulama juga sangat potensi benar, karena merekalah yang ahli dalam menukil dan memahami kebenaran Islam. Adapun falsafah-falsafah seperti Pancasila dan UUD 45 itu hanya sebuah alat. Jika digunakan untuk membantu Syari’at Islam, maka ia menjadi sebaik-baik alat. Sebaliknya, kalau digunakan untuk melawannya, maka sungguh itu seburu-buruk alat yang bisa menjerumuskan ke neraka.

– Darul Islam itu artinya wajib mengamalkan hukum-hukum Islam semampunya. Adapun kalau tidak sepenuhnya, maka sebagian yang dimampuinya. Dan jika tidak bisa kedua-duanya, maka harus menghidupkan dan menggiatkan pendidikan Islam dan syi’ar-syiar agama.

– Meski negara Indonesia ini untuk umum, baik muslim atau non muslim, namun sebagai pribadi muslim, kami tetap berkeinginan “kepemimpinan” dipegang oleh umat Islam dan mengamalkan hukum-hukum Islam semampunya (karena hal ini adalah ajaran agama kami), dan keinginan seperti ini adalah hak konstitusional warga Indonesia yang telah dijamin undang-undang. Yang penting kami tidak memaksakan kehendak seperti kata mereka! 

– Bukannya simbol-simbol agama yang kami cari, akan tetapi substansinya yang kami inginkan, kalau hukum Islam tidak berjalan, ya minimal pemimpinnya harus muslim, Allahu Akbar.

– Memang  di Indonesia ada hukum Islam, tapi itu sangat minim. Beberapa bukti bahwa Islam telah didiskreditkan diantaranya: banyak perda-perda Syari’at yang ditolak atau dipending, pendidikan nasional agama dimandulkan, Islam sebagai mayoritas tapi kepentingannya diminoritaskan dengan bukti ketika yang melakukan kriminal orang-orang pribumi apalagi beragama Islam langsung dipenjarakan, akan tetapi jika oknumnya etnis China-Kristen malah dianak emaskan.

– Sistem Demokrasi -yang menurut kami termasuk amrun dhoruri (suatu hal yang dipaksakan)- itu jangan sampai menghalalkan perkara haram. Meski ada pihak yang melakukannya, hati kita tetap harus meyakini keharaman perkara tersebut.   

– Muktamar NU di Banjarmasin itu terselenggara ketika Indonesia masih dijajah Belanda. Dan pada saat itu, umat Islam masih bisa menjalankan ibadah shalat, zakat, puasa ramadhan, haji, bahkan memiliki seorang qadli sebagai hakim pemutus. Justru di zaman kemerdekaan, Qadli ditiadakan, yang ada hanya Kepala Pengadilan Agama. Namun keadaan seperti ini lebih baik, karena Menteri Agama di awal kemerdekaan era Orde Lama dijabat oleh ulama yang alim dan dikelilingi para kiai Ahli Falak yang berhati-hati dalam menetapkan derajat tinggi hilal (imkanurru’yah), sehingga penetapan hilal Ramadhan sangat dipercaya. Berbeda dengan sekarang, dimana tokoh-tokohnya kurang alim, dan untungnya mereka masih agak menghormati ulama, wallahu a’lam bish-showab. 

– Peristiwa tahkim yang dibuat dalil GP. Ansor menerima kepemimpinan non muslim kurang tepat, karena tahkim itu perjanjian antar muslim (Sayyidina Ali RA dan Sayyidina Mu’awiyah), sehingga harus dipenuhi tidak boleh dikhianati, Rasulullah SAW bersabda:

المسلمون على شروطهم     

Dengan menampilkan peristiwa tahkim, GP. Ansor berusaha menggiring umat Islam Indonesia ke pemahaman keliru, yaitu pemahaman pejuang Islam tempo dulu menerima keputusan “tidak disyaratkan kepala negara harus beragama Islam” dan seakan-akan membiarkan penghapusan tujuh kalimat dalam piagam Jakarta. GP. Ansor melandasi pemahaman ini dengan hujjah “al-wafa’ bil’ahdi”, yang memberi kesimpulan bahwa pejuang Islam telah melakukan inkonsistensi perjuangan atau mudahanah.

Padahal jika kita membaca sejarah kemerdekaan Indonesia, KH. A. Wahid Hasyim yang mewakili pan Islam, tidak pernah menyatakan demikian. Adapun beliau tidak menetang penghapusan tujuh kalimat tersebut karena alasan darurat (negara yang baru terbentuk dengan Presiden Sukarno dan Wapres M. Hatta), dan merasa ditelikung oleh kelompok pan Nasional dengan cara tidak diberi hak berpendapat apalagi berdialog. Bahkan pan Islam pada waktu itu diteror oleh Muhammad Hatta, pasalnya ia menerima informasi (yang katanya penting?) dari Perwira Angkatan Laut Jepang (tanpa nama!), bahwa pencantuman kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menyebabkan orang-orang Kristen di Indonesia Timur merasa didiskriminasi, menurut perwira itu kalangan Kristen lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia kalau tujuh kata itu dipertahankan. Maka kemudian terjadilah penghapusan sepihak tujuh kalimat tersebut lima belas menit pasca Proklamasi. Innalillahi wa inna ilaihi roji’un, Maha Benar Allah dalam firman-Nya;

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون (الواقعة: 82)

Diberi nikmat kemerdekaan Allah SWT, malah berani menghapus syi’ar-syi’ar agama-Nya!

– Setelah penghapusan tujuh kalimat secara sepihak, umat Islam sebetulnya masih memperjuangkan syari’at Islam lewat Majlis konstituante yang kemudian dibubarkan oleh Presiden Sukarno, karena ia takut kemenangan diraih pan Islam, sebab argumen-argumen kaum muslimin tidak terbantahkan.

Kredibilitas Keilmuan Perumus BM GP. Ansor patut dipertanyakan   

– Muwalah yang diterangkan dalam tafsir Ibn Katsir itu artinya mua’asharoh bil jamil min haitsu dohir seperti dalam tafsir murah labid. Kesalahan terbesar GP. Ansor adalah memaknai muwalah dengan arti “pemimpin”. Tafsir semacam ini adalah contoh pengambilan tafsir ala liberal, karena yang dibahas oleh Imam Ibn Katsir dalam ayat tersebut adalah aspek hubungan sosial, bukan tentang kepemimpinan!  

– Dari ta’bir-ta’bir banyak yang mereka tampilkan, menurut kami yang paling cocok (benar) adalah kalamnya Syaikh al-Buthi dalam kitabnya, Fiqhus Sirah:

رابعا: ولاية غير المسلمين، وإذا تأملنا في النتيجة التشريعية لهذه الحادثة وهي الآيات القرآنية التي نزلت تعليقا عليها علمنا أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتخذ من غير المسلم وليا له أي صاحبا تشيع بينهما مسؤولية الولاية والتعاون. وهذا من الأحكام الإسلامية التي لم يقع الخلاف فيها بين المسملين، إذ الآيات القرآنية الصريحة في هذا متكررة وكثيرة والأحاديث النبوية في تأكيد ذلك تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، ولا مجال هنا لسرد هذه الأدلة فهي معروفة غير خفية على الباحث.

ولا يستثنى من هذا الحكم إلا حالة واحدة هي أن يلجأ المسلمون إلى هذه الموالاة بسبب شدة الضعف التي قد تحملهم كرها على ذلك، فقد رخص الله في ذلك إذ قال “لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة” (آل عمران: 28)

“yang ke empat: Kepemimpinan non muslim, ketika kita mengkaji poin tasyri’iyyah ini, yakni beberapa ayat al-qur’an yang diturunkan sebagai catatan kepemimpinan non muslim, pasti kita yaqin bahwa tidak diperkenankan bagi siapapun orang muslim mengangkat non muslim menjadi wali (pemimpin) yang dipasrahi tanggung jawab kepemimpinan dan tolong menolong. Inilah salah satu hukum-hukum Islam yang tidak terjadi perkhilafan diantara umat Islam, karena ayat-ayat al-Qur’an berulang kali mencetuskan hukum tersebut dan juga dikuatkan oleh hadits-hadits nabawiyyah yang mencapai bilangan mutawattir ma’nawi. Namun di sini bukan tempatnya membeberkan dalil-dalil tersebut, karena sudah ma’lum bagi para pengkaji ilmu agama.Tidak ada pengecualian dari hukum ini kecuali satu kasus, yaitu ketika umat Islam terpaksa/ dharurat menyerahkan kepemimpinan kepada non muslim karena sebab lemah sekali. Ketika kondisinya demikian Allah SWT berfirman: “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian,niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat)memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti mereka. Dan Allah memperingatkan diri (siksa)-Nya.Dan hnya kepada Allah kembali-Mu.

Dan dawuh Syaikh Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya tafsir ayatil ahkam:

(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير)

الحكم الثالث هل يجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين؟ استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئا من أمور المسلمين ولا جعلهم عمالا ولا خدما كما لايجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدومهم، فإن دلالته على التعظيم واضحة.

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian,niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat)memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti mereka. Dan Allah memperingatkan diri (siksa)-Nya.Dan hnya kepada Allah kembali-Mu.”

“Hukum yang ketiga: apakah boleh menjadikan seorang non muslim wali dan pekerja dalam urusan orang-orang muslim? Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atas tidak diperbolehkannya menjadikan seorang non muslim sebagai wali atas satu urusan pun diantara urusan-urusan orang-orang muslim serta tidak boleh menjadikan mereka pejabat dan pembantu dekat orang muslim, sebagaimana tidak boleh mengagungkan dan menghormati mereka dalam suatu majelis dan berdiri ketika mereka datang, karena berdiri itu jelas-jelas sebuah tindakan yang mengagungan mereka”

– Sebenarnya perumus BM GP. Ansor sangat paham sekali dengan literatur kitab turrots, dimana diantara Syuruthul Imamah adalah muslim. Lalu kenapa mereka berani berbuat lancang, dawuh-dawuh ulama salaf atau ulama kontemporer yang konsisten dengan kesalafan (Syaikh Buthi dan Syaikh Ali Ash-Shabuni) dimentahkan dan dikaburkan, bahkan menandinginya dengan “ta’bir-ta’bir semu”demi kepentingan duniawi uang dan jabatan!    

– “Jika non muslim pada akhirnya terpilih, maka dihukumi sah secara agama dan konstitusi, yang berarti tidak dibenarkan menjatuhkannya tanpa alasan-alasan konstitusional”. Pernyataan demikian ini memicu keresahan umat Islam terlebih kepada warga muslim Jakarta yang sedang berjuang mati-matian melawan kepemimpinan non muslim si penista agama. Mereka sama saja menteror dan menohok kaum muslimin dan menjebaknya ke dalam pemahaman “BOLEH MEMILIH NON MUSLIM”. Inilah tujuan GP. Ansor-Liberal, mereka siap menvorsir pikiran untuk mencari pembenaran “Legalitas Kepemimpinan Non Muslim” demi iming-iming sesaat, uang (Dana Islam Nusantara?). Waspadalah!   

– Apakah hasil-hasil keputusan Bahtsul Masa’il ala anshor ini “batu loncatan” untuk merumuskan Fiqh Islam Nusantara? yang sebelumnya telah kami dengar ide-idenya sudah digagas di pertemuan Rembang. Fiqh Islam Nusantara adalah sebuah kajian anak-anak muda NU yang tidak didasarkan pada nash-nash ulama Ahlussunnah dalam kutubihim al-mu’tabarah, akan tetapi berdasarkan masholih mursalah  atau hanya berlandasan undang-undang negara, atau undang-undang PBB urusan HAM (seperti yang dipraktekkan Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy dalam majlis fatwa al-Azhar). Bagai pinang dibelah dua, karena persis dengan gagasan Islam Nusantara dan ide-ide Islam Liberal. Inilah tiga serangkai mereka, yang ujung-ujungnya menjadikan Pluralisme -ala Bapak Pluralisme- sebagai agama. naudzubillah min dzalik!

– Yang menandatangani Bahtsul Masa’il GP. Ansor mayoritas wetonan  pesantren, mereka dulunya menimba ilmu di pesantren yang mengajarkan taqlid kepada ulama madzahibul arba’ah dan hormat kepada sesepuh dan masyayikh. Kemudian mereka beralih ke pendidikan akademik di luar negeri. Lalu kenapa keputusan Bahtsul Masa’ilnya berseberangan dengan kitab-kitab pesantren. Apa pesantren kini sudah tidak berghirah, atau memang mereka terpengaruh dunia akademik, atau mereka sudah dalam cengkeraman tangan-tangan Zionis-Komunis? Naudzubillah min Dzalik.

– Sebenarnya kami sudah mengingatkan yang bertanda tangan di BM GP. Ansor ketika mereka mengeluarkan Prees Release dan hasil rumusan sementara yang diklaim “bocor ke publik”. Tapi kemudian mereka mengeluarkan hasil rumusan terakhir yang mana subtansinya tidak berbeda dengan yang pertama, bahkan ditambah-tambahi ibarat dan nalar berpikir yang tidak dikenal di dunia pesantren. Hal ini semakin menunjukkan bahwa mereka tetap berkeras hati dan tidak mau dinasehati, dan justru mereka malah menularkan virus-virus Liberal, waspadalah,… wahai kaum santri!

-Semestinya pembahasan BM GP. Ansor tidak tematik, karena biasanya di LBM NU yang dibahtsu adalah Masa’il Waqi’iyyah bukan masalah pengandai-andaian, dan waktu penyelenggarannya juga tidak tepat, karena berdekatan dengan Pilgub Jakarta. Ini jelas modus dan memang sengaja untuk menjebak umat Islam. Kemudian tanggal perilisan keputusan Bahtsul Masa’il dan tanggal perumusan ibaratnya tidak sama, berarti rentan terjadi manipulasi, ini semakin menunjukkan bahwa manajemen organisasi GP. Ansor kocar-kacir dan amburadul.

– PBNU seharusnya menjatuhkan sanksi organisasi kepada GP. Anshor, yang terang-terangan melawan hasil Muktamar dan telah berbuat lancang terhadap LBM NU secara AD-ART. Penentangan kok Cuma dari Rois Syuri’ah dan Wakilnya. Dimanakah Tanfidziyah, kenapa tidak bertindak?. Ada apa dengan Sa’id Aqil Siradj dan Musthofa Bishri, apa keduanya terlibat kongkalikong?!

– Pada poin G, mereka menyatakan “Terlepas dari perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya memilih non muslim”. Ini yang dimaksud khilaf antar siapa, khilafnya Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy, Quraisy Syihab….? sungguh khilaf yang ghoiru mu’tabar!   

– Bagaimana bisa seorang doktor yang namanya mirip tokoh-tokoh Syi’ah –Dr. Ali Haidar- dijadikan landasan pendapat oleh GP. Ansor?, apalagi giringan rumusannya dipoles dengan masalah “Tahkim”, ini jelas menyisakan tanda tanya!

– Beranikah mereka berfatwa membolehkan memilih Si Ahok, penista agama yang telah berkali-kali menistakan al-Qur’an, sholat, ulama-ulama Islam dan umatnya. Kalau berani,  berarti NU Liberal dan GP. Ansor-nya tidak takut menjadi munafiq yang ancamannya firman Allah SWT: 

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

Himbauan Untuk Umat Islam

– Umat Islam perlu mewaspadai Partai-partai yang menjalin kontrak politik dengan Calon-calon Pilgub, seperti Ridlwan Kamil, dengan meminta calon yang didukung untuk mengusung penguasa sekarang pada Pilpres 2019 mendatang. Kerja sama ini sudah tersusun rapi, dan terencana secara matang sekali. Kita sangat khawatir jika pada Pilpres 2019 calon Wapresnya lagi-lagi si Super Penista Agama, sebagaimana yang dulu terjadi pada Pilgub Jakarta.

– Wahai umat Islam Jakarta, mari kita berjihad bersama melawan kepemimpinan non muslim penista agama dengan segala daya dan kekuatan yang kita miliki. Jika ditengah perjuangan ada diantara kita yang wafat karena diteror, maka insya’allah ia telah mati syahid. Terakhir, apapun usaha kita yang penting sudah melaksanakan kewajiban perjuangan untuk ahlussunnah wal jamaah dan demi kelestarian Islam era selanjutnya. Dengan berkah jihad ini, insya’allah anak cucu kita selamat dari pemurtadan atau peng-komunis-an! Amiin…

Wallahu A’lam bis-Showab

Sarang, 23 Maret 2016

(Pengasuh Ribath Darusshohihain PP. Al-Anwar)

Wallahul Musta’an


Artikel Terkait