Fitnah BM Ansor: Bolehkan Pilih Non Muslim, Dianggap Lawan Muktamar Dan Seruan Rais Amm

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Berikut ini RILIS PERS HALAQAH BAHTSUL MASAIL KIAI MUDA PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR “KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI INDONESIA”

Sehubungan dengan tren kehidupan keagamaan di Indonesia ini yang menunjukkan adanya gejala yang semakin intoleran dan menafikan kelompok lain, kami Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor merasa perlu untuk membahas tema kepemimpinan non-Muslim di Indonesia dalam Halaqah Bahtsul Masail yang diselenggarakan secara rutin.
Pilihan tema kali ini semata-mata karena kami meyakini bahwa Islam dan Indonesia itu suatu hal yang tidak bisa dipertentangkan dengan dalih apapun, termasuk kepentingan politik. Tema kali ini juga sebagai respon atas kegelisahan Gerakan Pemuda Ansor ketika melihat Islam dipolitisasi sedemikian berlebihan dan menghakimi pihak yang berbeda preferensi politiknya sebagai bukan Islam.
Lebih parah lagi, kegelisahan dan kekhawatiran yang kami rasakan ini muncul setelah melihat potret kontestasi politik di Jakarta tidak terkontrol dan cenderung ganas, dan bukan tidak mungkin dapat menyebar di daerah lain. Kecenderungan intoleransi sesama umat Islam semakin kasat mata dan tergambar dengan adanya spanduk di sejumlah masjid yang tidak menerima pengurusan jenazah Muslim bagi pemilih dan pendukung calon pemimpin non Muslim.
Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menyatakan beberapa hal berikut:

1. Mengenai prinsip berbangsa dan bernegara, kami memandang bahwa dengan diterimanya NKRI, UUD 1945 dan Pancasila sebagai sebuah kesepakatan para pendiri bangsa, yang salah satunya adalah tokoh NU KH. Wahid Hasyim, maka sebagai warga NU, kami menerima sistem bernegara dan berbangsa dalam bingkai NKRI. Dan karena itu, produk turunan dari konsititusi itu sah dan mengikat bagi warga NU dan tentunya warga Indonesia pada umumnya.
2. Tentang terpilihnya non-Muslim di dalam kontestasi politik, berdasarkan konstitusi adalah sah jika seseorang non-Muslim terpilih sebagai kepala daerah. Dengan demikian keterpilihannya untuk mengemban amanah kenegaraan adalah juga sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun secara agama.
3. Sebagai warga negara yang beragama (dalam ranah pribadi) boleh memilih atau tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin formal pemerintahan. Karena kami melihat, hal ini sebagai persoalan yang masih dalam tataran khilafiyah (debatable), sehingga masing- masing pandangan yang menyatakan wajib memilih Muslim maupun boleh memilih non- Muslim sebagai kepala pemerintahan memiliki landasan dalam hukum Islam.
4. Karena itu, Halaqah Bahtsul Masail Kiai Muda GP Ansor menghimbau kepada umat Islam di Indonesia untuk meredakan ketegangan pada setiap kontestasi politik, karena hal tersebut dapat berpotensi memecah belah umat Islam dan NKRI. Dengan demikian, siapapun yang setuju atau tidak setuju, memiliki landasan hukum agama (fiqh) yang dapat dibenarkan. Namun dalam hal khilafiyah (debatable) hendaknya masing-masing tetap memegang teguh etika amar makruf dan tata krama perbedaan pendapat.
5. Menyikapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dimana muncul pandangan sebagian kelompok untuk tidak mensholatkan jenazah lawan politik, GP Ansor berpendapat bahwa ini merupakan cerminan sikap yang tidak Islami juga tidak Indonesianis. Bagi GP Ansor, setiap jenazah Muslim tetap wajib disholatkan. Untuk itu jika tindakan seperti ini terus berlanjut, GP Ansor menyediakan diri untuk mensholatkan jenazah tersebut, termasuk mentahlilkan selama 40 hari.

H. YAQUT CHOLIL QOUMAS
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor

Aswaja NU Center: Ansor Menentang Hasil Muktamar

KH. Abdurrahman Navis LC MHI, Direktur Aswaja Center Jawa Timur, kaget mendengar kiai-kiai muda di GP Ansor menggelar Bahtsul Masail tentang pemimpin non-muslim. Padahal, apa yang dibahas GP Ansor itu sudah diputuskan dalam Muktamar XXX NU di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada 21-27 Nopember 1999.

“Seharusnya GP Ansor patuh terhadap hasil Muktamar XXX NU di PP Lirboyo. Di mana diputuskan haram hukumnya untuk memilih non-muslim sebagai pemimpin, keculai darurat. Sudah ada putusannya, kiai-kiai muda di Ansor tidak perlu mem-bahtsulmasail-kan hukum memilih pemimpin non- muslim,” demikian disampaikan KH
Abdurrahman Navis LC MHI, pengasuh rubrik Tanya Jawab keislaman di Koran Duta Masyarakat, kepada duta.co Senin (13/03/2017).

Masih menurut Kiai Navis, kewenangan untuk menggelar bahtsul masail itu tidak sembarangan. Di Nahdlatul Ulama (NU), sudah dibentuk namanya LBM (Lembaga Bahtsul Masail), di samping itu ada fatwa jajaran Syuriyah. Ini yang menjadi referensi hukum.

“Nah, kalau kiai-kiai muda di GP Ansor belum paham tentang hukum memilih pemimpin non-muslim, bisa dikomunikasikan terlebih dahulu ke jajaran syuriyah atau Lembaga Bahtsul Masail. Apalagi soal itu sudah dibahas oleh kiai-kiai di Muktamar XXX NU di Lirboyo,” tambahnya.

Muktamar NU Lirboyo mengeluarkan keputusan sebagaimana terekam dalam keputusan Bahtsul Masa’il al- Diniyah al-Waqi’iyah Muktamar XXX NU di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur tertanggal 21-27 Nopember 1999. Dalam keputusan itu, dijelaskan, bahwa ada sebuah pertanyaan ‘Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam?’
Maka diputuskanlah, bahwa, orang Islam tidak boleh atau bahkan dihukumi haram menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam, kecuali dalam keadaan darurat.
Adapun maksud daripada darurat itu, adalah dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung, atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.
Bahkan dijelaskan selanjutnya, jikalau terjadi dalam keadaan darurat sehingga dengan terpaksa memilih seorang pemimpin non muslim, maka, disyaratkan berasal dari kalangan ahlu dzimmah dan harus ada mekanisme control yang efektif.
“Jadi sudah ada bahasan yang lebih komprehensif dan bersih dari muatan politik. Jadi di NU itu sudah ada tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya,’ jelas Kiai Navis yang juga Wakil Ketua PWNU Jatim.

Berikut ini KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL AL-DINIYAH AL-WAQI’IYYAH MUKTAMAR XXX NU
DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR TANGGAL 21 s/d 27 NOPEMBER 1999

A.       Pertanyaan

Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam?

B.       Jawaban

Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:

1.       Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.

2.       Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat.

3.       Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.

Catatan: Orang non Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahl al-dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.

C.       Dasar Pengambilan Hukum

1.       Al-Quran Al-Karim

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS: An-Nisaa Ayat: 141)

2.       Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syarwani, Juz IX, h. 72

ولا يستعان عليهم  بكافر ) ذمي أو غيره إلا إن اضطررنا لذلك

قول المتن: ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه. سم, عبارة المغني والنهاية: (تنبيه) ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة

3.       Hawasyi al-Syarwani, Juz IX, h. 73

نعم ان قتضت المصلحة توليته في شىء لا يقوم به غيره من المسلمين او ظهر من المسلمين خيانة و امنت في ذمي فلا يبعد جواز توليته لضرورة القيام بمصلحة ما ولى فيه، و مع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته و منعه من التعرض لاحد من المسلمين

4.       Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah al-Qulyubi, Jilid IV, h. 156

ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلمين

قوله: ولا يستعان) فيحرم إلا لضرورة

5.       Al-Ahkam al-Sulthaniyah, hal. 22

والوزارة على ضربين وزارة تـفويض ووزارة تـنـفيذ. اما وزارةالتـفويض فهى ان يستوزر الإسلام من يفوض اليه تدبـير الأمور برأيه وإمـضاء ها على اجتـهاده

6.       Al-Ahkam al-Sulthaniyah, hal. 23

واما وزارة التـنـفيـذ فحكمها اضعـف وشروطها اقل لأن النـظر فيها مقـصور على رأي الإمام وتـدبـيره  

Ansor Menentang Seruan Rais Amm

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma’ruf Amin menyerukan segenap warga Nahdliyin dan umat Islam memilih pemimpin Muslim di Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih pemimpin Muslim di kontestasi Pilkada tersebut.

“Sepanjang ada calon yang Muslim dan insya Allah adil wajib hukumnya memilih calon pemimpin Muslim tersebut,” katanya kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (6/10).

Alumnus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur ini menegaskan hasil keputusan Bahtsul Masa’il al-Diniyah al-Waqi’iyah Muktamar XXX NU di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur tertanggal 21-27 Nopember 1999, justru menguatkan seruan memilih pemimpin Muslim. Dalam konteks DKI Jakarta, setidaknya ada dua calon pemimpin yang beragama Islam.

“Jadi tak ada pengecualian darurat lagi seperti dalam keputusan muktamar itu,” katanya.

Pada pengujung pembicaraan, Dia berpesan kepada warga Nahdliyin terutama agar memilih calon yang sejalan dengan visi dan misi NU. Sebelumnya, sempat muncul polemik terkait Muktamar NU di Kediri yang membolehkan memilih pemimpin non- Muslim dalam kondisi darurat.

Di antara kriteria darurat itu, kepemimpinan tersebut di bidang- bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.

Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Islam itu nyata membawa manfaat.

Pernyataan Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, Rembang dibawah asuhan Mustasyar PBNU, Syaikhuna KH. Maimoen Zubair

Pernyataan Resmi PP. Al- Anwar I Terkait Hasil Halaqoh Bahsul Masail Pimpinan Pusat GP. Ansor

بسم الله الرحمـــــــن الرحيم

PERNYATAANPondok Pesantren Al-Anwar I Karangmangu Sarang Rembang Jawa Tengah

Kami atas nama Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Anwar I menyikapi hasil Halaqoh Bahsul Masail Pimpinan Pusat GP. Ansor di Jakarta, Sabtu-Ahad 12-13 Jumadil Akhir 1438 H./ 11-12 Maret 2017 M. tentang kepemimpinan Non-Muslim (Kafir), dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami lepas diri (baro’ah) dan tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat atas keputusan Halaqoh Bahsul Masail tersebut yang memperbolehkan kepemimpinan Non-Muslim (kafir) serta mengesahkannya secara konstitusi dan agama.

2. Keputusan tersebut tidak berkaitan dengan institusi ataupun kelembagaan Pondok Pesantren Al Anwar I, melainkan dilakukan oleh oknum individu.

3. Kami selamanya berpegang teguh pada dawuh Syaikhina Muhammad Najih yang mengharamkan kepemimpinan Non-Muslim (kafir) secara mutlak, baik kafir dzimmi, harbi terlebih yang telah melakukan penistaan Al-Qur’an, menista Allah subhaanahu wa ta’alaa dan Rasul-Nya serta menista dan merendahkan para Ulama.

Sekian.

Sarang, 14 J. Akhir 1438 H.

13 Maret 2017 M.

Pengurus

http://ppalanwar.com/index.php/news/869/15/Pernyataan-Resmi-PP-Al-Anwar-I-Terkait-Hasil-Halaqoh-Bahsul-Masail-Pimpinan-Pusat-GP-Ansor.html

Tanggapan Ketua Umum Mabes NU Garis Lurus

Dikutip dari akun pribadinya, Ketua Umum Mabes NU Garis Lurus KH. Muhammad Idrus Ramli menanggapi fitnah besar hasil Bahtsul Masail GP Ansor. Berikut ini pernyataan beliau.

Fatwa kumpulan anak-anak muda NU yang membolehkan memilih pemimpin kafir, termasuk menggerogoti NU dari dalam, dan dapat berpotensi menggiring orang-orang NU yang sesak dada dengan fatwa tersebut untuk keluar dari NU atau menyeberang ke aliran radikal di luar NU.

image

Wallahul Musta’an


Artikel Terkait