Soal Razia Warteg, Jawara Banten Tantang Wakil Presiden

Shortlink:

image

NUGarisLurus.com – Perwakilan Kesultanan Banten menantang Wapres Jusuf Kalla (JK) berdebat soal Islam. Terutama menyoal pernyataan JK yang tidak sepakat dengan razia warung makan di bulan Ramadhan.

Tb A.Abbas Wasse, salah satu keturunan Sultan Banteng menilai pernyataan JK yang membolehkan rumah makan buka puasa tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tak memahami toleransi antar umat beragama.

“Kita merazia para pedagang, di situ untuk menghormati orang Islam berpuasa,” kata Tb. Abbas di Masjid Agung Banten, Kecamanatan Kasemen, Kota Serang, Senin (13/06/2016).

Abbas menyinggung perayaan Nyepi yang semua orang wajib menaati, hingga Bandara Bali tutup selama Hari Raya Umat Hindu itu.

“Hari Nyepi itu bukan orang saja yang disuruh Nyepi, pesawat aja disuruh diam. Kalau berbicara pelanggaran HAM, berapa kebutuhan orang untuk berangkat ke satu daerah yang menggunakan pesawat,” kata Abbas.

“Mestinya Pak JK berbicara HAM secara utuh, harus adil, sebagai seorang Wapres berbicara di republik ini. Kalau perlu, saya mengajak JK berdiskusi soal Islam,” tantangnya.

Sebagaimana diketahui, JK menentang penyisiran oleh Satpol PP terhadap pemilik restoran atau warung makan yang buka selama Ramadhan dengan alasan tidak semua warga berpuasa pada bulan Ramadhan.

Selain warga yang non-Islam, ada juga warga Muslim yang tidak bepuasa karena berhalangan seperti sakit dan perempuan haid.
Pernyataan JK itu menanggapi ramai pemberitaan tentang razia Warteg Ibu Saeni (53) oleh Satpol PP Kota Serang pada Rabu 08 Juni 2016 karena berjualan makanan pada siang hari.

Tokoh Banten lainnya yang juga Wakil Ketua Relawan Pemberantas Maksiat (RPM) Banten, KH. Yusuf, menambahkan organisasi masyarakat, kiai dan ulama di Banten mendukung tutupnya warung makan selama bulan Ramadhan di siang hari.

“Bagi yang tidak setuju dengan tindakan Satpol PP dasar nya apa? Tidak cukup dengan HAM, kalau menurut saya, lebih kuat mana HAM dengan Perda? Kalau Perda bisa dikalahkan dengan HAM, tidak usah bikin Perda Pergub lagi, HAM aja semua nya sekalian,” kata KH Yusuf.

image

image

image


Artikel Terkait