Tolak Peredaran Miras Ketua PCNU Diusir, Ansor & Banser Siap Serbu Gedung Dewan

Shortlink:

imageNUGarisLurus.Com – Wakil Sekretaris PW Ansor Jatim Aan Ainur Rofik, bereaksi atas pengusiran rombongan PCNU Surabaya oleh pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Surabaya saat menghadiri Rapat Paripurna di gedung dewan itu, Senin (18/4) kemarin.

Aan mengaku sangat menyesalkan dan tak terima dengan kejadian yang tak etis itu. Menurutnya, jika kabar itu benar maka Ansor Jatim lengkap dengan Banser akan menggeruduk Gedung DPRD Surabaya yang berada di Jl Yos Sudarso.

“Kok bisa itu Pamdal yang ngusir. Kan itu saat rapat paripurna yang siapa saja boleh mengikutinya. Kalau benar pengusiran ini disengaja, kami Ansor Jawa Timur dan Banser akan mendatangi Gedung DPRD Surabaya,” ancamnya, Selasa (19/4).

Namun sebelum itu, PW Ansor Jatim akan melakukan klarifikasi kepada bersangkutan yakni Ketua PCNU Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri yang ikut serta diusir Pamdal DPRD Surabaya saat menghadiri Rapat Paripurna yang membahas Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol).

“Kami akan tanya dulu ke Ketua PCNU Surabaya. Kalau jawabannya ya dan pengusiran itu memang sengaja dilakukan, kami akan datangi langsung pimpinan DPRD Surabaya. Kejadian ini sungguh kami sayangkan, kenapa kok sampai diusir begitu. Ini jelas tidak etis dan melecehkan,” kata Aan.

Diberitakan sebelumnya, Pembahasan Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol) di Gedung DPRD Surabaya, Senin
(19/4) kisruh.

Rombongan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya diusir petugas Pamdal DPRD dari ruang paripurna. Insiden tersebut berawal ketika Ketua PCNU Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri dan rombongannya memasuki ruang paripurna untuk mengikuti pembahasan Raperda Mihol.

Namun, sesampainya di dalam ruangan, pihak DPRD Surabaya tidak menyediakan tempat duduk bagi para pengurus PCNU ini. Sehingga terkesan, kehadiran mereka tidak diharapkan.

Mengetahui kedatangan PCNU, Pamdal DPRD Surabaya tidak segera menyediakan tempat duduk, malah mereka diarahkan untuk pindah ke balkon di lantai 2 ruang sidang paripurna.

Awalnya, rombongan PCNU menuruti arahan Pamdal untuk pindah ke balkon. Namun Ahmad Muhibbin cs akhirnya berontak setelah beberapa menit kemudian dirinya didatangi petugas Pamdal yang memintanya untuk pergi meninggalkan gedung DPRD Surabaya dengan alasan yang tidak jelas.

Beredar kabar, pengusiran rombongan pengurus NU ini dilakukan Pamdal atas permintaan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji.

Soal Penolakan Raperda Mihol, PCNU Surabaya Pernah Memberikan Kecaman

image

Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya pernah mengecam keras penolakan hasil Panitia Khusus (Pansus) Rencana Peraturan Daerah Minuman Beralkohol (Raperda Mihol) oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Surabaya.

NU Kota Surabaya mensinyalir penolakan tersebut adalah bagian dari proses permainan yang melibatkan pihak- pihak luar yang berkepentingan dalam peredaran mihol.

Ketua Tandfidziyah NU Kota Surabaya Dr. Achmad Muhibbin Zuhri menilai anggota Banmus dan anggota DPRD yang tidak ingin menindaklanjuti keputusan pansus sebagai sikap politik Immoral.

“Mereka kelihatannya melakukan apa saja untuk mengganjal lolosnya pelarangan peredaran Miras. Ini politik immoral, mengabaikan nilai-nilai moral dalam berpolitik”, ujarnya, di Kantor NU Surabaya, Rabu (13/04).

Muhibbin menduga ada persekongkolan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peredaran miras dengan orang- orang dalam DPRD. “Jangan jangan ada yang happy dengan peredaran miras di Surabaya dan semakin rusaknya moral generasi muda surabaya akibat peredaran miras”, demikian lanjutnya.

Lebih lanjut ia menambahkan penjegalan raperda pelarangan total mihol ini sudah mulai kelihatan sejak pansus memutuskan tekad tersebut. Hal tersebut diketahui setelah kedatangan rombongan para ulama dari PCNU Kota Surabaya, pansus akhirnya mengubah arah pembahasan raperda mihol, dari yang semula pembatasan dan pengendalian mihol menjadi pelarangan.

“6 orang dari 10 anggota pansus penyetujui pelarangan total peredaran mihol, sedangkan 4 di antaranya tidak bergeming pada pelarangan di supermarket dan hypermart saja.

Akhirnya, pansus memutuskan pelarangan total,” ujarnya.

PCNU Surabaya menilai keputusan pelarangan minuman beralkohol tersebut didasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan Surabaya bebas narkoba dan mihol. “Namun kini nasib keputusan itu menjadi tidak jelas, setelah Banmus tidak menindaklanjuti hasil Pansus,” tegasnya.

Untuk itu, PCNU Kota Surabaya akan menyerukan pemberian sanksi moral kepada para anggota DPRD yang dinilai pro-peredaran miras. “Kami akan menggerakkan pemberian sanksi moral kepada pihak2 yang tidak sensitif terhadap keinginan warga surabaya untuk membebaskan kotanya dari peredaran Narkoba dan Miras”. Imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya, PCNU Kota Surabaya sangat intens mengawal terwujudnya Perda larangan minuman beralkohol. Para pengurus melakukan pertemuan dengan panitia khsusus (pansus) rancangan peraturan daerah (raperda) minuman beralkohol (mihol) DPRD Surabaya guna menyampaikan aspirasi agar Surabaya terbebas dari peredaran minuman keras dan Narkoba.

Dalam pertemuan tersebut pansus
menyepakati Hypermart dan Supermarket boleh menjual mihol golongan A. Namun, setelah hearing dengan PCNU Surabaya, perubahan ke arah pelarangan mulai tampak. Bahkan, nyaris semua pansus mengindikasikan melarang.

Sumber: BangsaOnline.Com


Artikel Terkait