Presiden Kembali Didesak Minta Maaf Terhadap PKI, Ini Press Release KH. Hasyim Muzadi

Shortlink:

imageNUGarisLurus.Com – Kembali mencuat desakan terhadap Presiden untuk meminta maaf kepada PKI. Berikut ini press release resmi mantan Ketum PBNU yang juga anggota dewan pertimbangan presiden KH. Ahmad Hasyim Muzadi.

 

 

 

Press Release 19/04/16

Desakan ke Presiden RI dari Simposium Korban 1965.

Oleh : Kh. Ahmad Hasyim Muzadi

KH. Ahmad Hasyim Muzadi menegaskan bahwa dirinya tidak ikut, apalagi menyetujui apa yang terjadi dan menjadi arah simposium korban tragedi 1965 untuk mendesak Presiden Jokowi agar atas nama negara meminta maaf kepada korban 65, pada Selasa, 19 April 2016 di Jakarta.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini menerangkan beberapa hal bahwa ”Desakan tersebut pasti membebani Presiden baik secara politik, keamanan maupun ekonomi, bahkan bisa terjadi kegoncangan.”

Dia menambahkan “Semenjak kampanye Presiden, saya pernah menyampaikan kepada Pak Jokowi di kediaman beliau di Solo bahwa untuk membangun Indonesia Baru bisa dirasakan kalau waktu menjabatnya 10 tahun. Oleh karenanya, saya bersedia secara tulus mengantar Umroh ke Mekah pada waktu Minggu tenang agar hilang anggapan bahwa Pak Jokowi adalah Kristen, atheis dsb; hal yg saya tahu tuduhan itu tidak benar.

Saat ini nama pemerintah mulai naik bahkan ekonomi sedikit membaik. Jadi sangat tidak layak untuk direcoki.”

Menurut Pengasuh Pesantren Al-Hikam ini, kalau yang dimaksud adalah “negara” yang meminta maaf kepada korban 1965, tentu salah alamat karena negara tidak pernah salah apa-apa. Yang bisa salah adalah rezim sebuah pemerintahan dalam masa pemerintahannya. Mengapa kejadian zaman pemerintahan Pak Harto harus Pak Jokowi yang meminta maaf?

Kiai Hasyim menambahkan bahwa  Negara bersifat permanen, sedangkan rezim bersifat temporer. Negara Indonesia sampai hari ini sudah berganti 7 rezim pemerintahan.

“Kalau dikembalikan ke zaman Pak Harto,   sekarang ini  sudah banyak yang wafat, juga demikian korban 1965, lalu siapa meminta maaf siapa?” ujarnya.

Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini menyatakan “Tuntutan permintaan maaf ini hanya dilakukan melalui pendekatan HAM saja, sedangkan korban 1965 langsung atau tidak langsung berkaitan dengan peristiwa G30SPKI, kenapa tidak dilakukan secara seimbang antara HAM dan pemberontakan? Kalau seimbang baru diketahui pelanggaran HAM sebagai ekses.”

Lebih mendalam, Kiai Hasyim menerangkan bahwa HAM yang masuk di Indonesia sekarang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 (pasca amandemen) tercantum tidak boleh melanggar Pancasila, melanggar agama, serta etika lokal, “Kata Hasyim.

“Namun ……….dalam pelaksanaannya masih berdasarkan tahun 1948 yang lahir di negara Eropa Barat yang sekuler dan bebas nilai sehingga di Indonesia sering membentur tata nilai ke-Indonesia-an, karena HAM tersebut belum di Pancasila-kan”.

“Pada akhirnya, Komnas HAM kita masih kalah dengan LSM HAM yang dipandu dan dibiayai gerakan HAM internasional tersebut” menurutnya.

Dalam pandangannya, desakan ke Presiden untuk negara minta maaf belum tentu menguntungkan kelompok Neo-Komunis, karena mayoritas bangsa terutama kaum muslimin dan umat beragama lain (kecuali agama yang suka kolaborasi dengan atheisme) akan berbalik mendesak posisi kaum neo-komunis dan pelbagai even demokrasi seperta Pilkada, Pilpres, Pileg, dan lain sebagainya.

“Padahal saat ini tokoh-tokoh Neo-Komunis telah bebas menjabat dimana-mana tanpa ada yang meneliti. Kalau terjadi konflik malah akan terjadi penelitian.”

Hasyim menegaskan “Lalu siapa yang untung? Tentu gerakan global yang akan menambah perpecahan di Indonesia.”

Selain itu, sebagaimana pemberontakan PKI tahun 1948, PKI setelah itu/  dengan mulusnya mengikuti Pemilu 1955, hal ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membalikkan opini publik. Nanti kita lihat apakah dan bagaimana reaksi ormas-ormas termasuk ormas Islam? Karena ormas kecil hingga yang besar tentu telah kerasukan faham/tokoh Neokom sebagai bagian kondisioning.

Ahmad Hasyim Muzadi, pengasuh pesantren Al-Hikam Depok.

Wallahu Alam


Artikel Terkait