Zuhairi Gugat SKB, Kyai Makruf: Gila! Kalau Ada Yang Cabut Aturan Pendirian Rumah Ibadah

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Entah apa yang ada di otak pikiran aktivis liberalisme Zuhairi Misrawi, Dalam debat malam di Jak TV, Zuhairi Misrawi hadir menggunakan titel Intelektual NU (Bukankan singkatannya masih Nahdlatul Ulama?) , Namun pernyataannya mati -matian membela liberal (membela kelompok Kristen red) dan mengusulkan agar Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah dicabut  [13/11].

Wacana pencabutan itu sebenarnya datang dan mencuat dari sebagian umat Kristen, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengusulkan peninjauan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006. Peraturan yang dimaksudkan oleh Ahok adalah Peraturan Bersama (PBM) yang diteken mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni dan mantan Menteri Dalam Negeri Mohamad Ma’ruf pada 21 Maret 2006.

Sementara itu, Menanggapi keinginan dicabutnya Peraturan Bersama Menteri (PBM), Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais ‘Amm NU hasil muktamar Jombang KH. Ma’ruf Amin menegaskan, PBM dibuat atas kesepakatan majelis ulama bersama majelis-majelis agama. Tak mungkin dicabut.

“Memang siapa yang mau cabut? Gila itu. Memang dia punya kuasa apa? PBM itu adalah kesepakataan ulama dan majelis- majelis agama lainnya. Kok main cabut. Baca dulu isinya. Nggak ngerti kok mau cabut. Dia paham gak isinya. PBM itu dibuat melalui proses perdebatan selama empat bulan. Bodoh jika PBM mau dicabut,” kata KH. Ma’ruf Amin kepada Islampos disela-sela Rakernas MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, belum lama ini (10/11).

Dikatakan KH. Maruf Amin, justru aturan yang ada dalam PBM merupakan kode etik masing masing pemeluk agama dalam mengekspresikan sikap keagamaannya, terutama sekali dengan pendirian rumah ibadahnya.

“Substansi dari PBM merupakan kesepakatan bersama antar majelis- majelis agama, yang kemudian diakomodasi menjadi aturan yang mengikat menjadi peraturan bersama menteri,” tegas Kiai Ma’ruf.

Sejak awal, MUI terlibat dalam pembahasan dan perumusan isi dari PBM tersebut. Sebagaimana majelis-majelis agama lainnya juga ikut terlibat secara aktif dalam setiap pembahasan dan perumusan. KH. Ma’ruf Amin menegaskan, isi dari PBM telah mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, toleransi, saling menghargai, serta aspek keamanan dan ketertiban.

“Karena itu, terasa aneh jika ada pihak- pihak yang menuding PBM sebagai penyebab perilaku intoleran beberapa orang,” tegas KH. Ma’ruf.

Sikap MUI terkait pendirian rumah yang diatur dalam PBM adalah menjunjung tinggi kesepakatan bersama majelis- majelis agama ketika merumuskan isi PBM tersebut. MUI berpandangan, tanpa adanya aturan seperti PBM, kerukunan antar umat beragama di negeri ini akan semakin mengkhawatirkan. Karena ini, MUI mendukung upaya untuk penguatan PBM dengan mendorongnya menjadi Undang- undang.

Ketika ditanya soal masjid yang dilarang di Manokwari, Papua? KH. Ma’ruf Amin mengatakan, sekalipun itu masjid, jika melanggar aturan PBM, MUI tidak akan membela. Umat Islam maupun umat Kristen harus mengikuti aturan yang ada. PBM itu dibuat untuk mengatur agar tidak terjadi tabrakan dimana-mana.

“Bodoh, jika PBM dicabut,” tegas KH. Ma’ruf Amin.

Dorong Terapkan Resmi Menjadi Undang -Undang

Sebagai Ketum MUI, KH. Makruf Amin menyatakan bahwa Sikap MUI terkait pendirian rumah yang diatur dalam PBM adalah menjunjung tinggi kesepakatan bersama majelis- majelis agama ketika merumuskan isi PBM tersebut.

MUI berpandangan, tanpa adanya aturan seperti PBM, kerukunan antar umat beragama di negeri ini akan semakin mengkhawatirkan.

“Karena ini, MUI mendukung upaya untuk penguatan PBM dengan mendorongnya menjadi Undang-undang. ”tutupnya.


Artikel Terkait