Wacana Hari Santri Nasional, KH. Muhammad Najih: Jangan Mau Dikibuli!

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Meski hari besar nasional, tanggal tersebut tidak terhitung sebagai hari libur atau tanggal merah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, keputusan itu dituangkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) No 22 Tahun 2015.

“Presiden melalui Keppres No 22 Tahun 2015 telah menetapkan Hari Santri, yaitu pada 22 Oktober sebagai Hari Santri,” ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).

Dikatakan Pramono, Keppres tersebut telah diteken oleh Presiden Jokowi hari ini, (15/10). “Tapi bukan merupakan hari libur. Sehingga sekali lagi kami sampaikan dengan keputusan ini maka, Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri,” kata Pramono.

Sebelumnya, saat masa kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi menjanjikan akan menetapkan Hari Santri Nasional. Keputusan itu dinilai untuk menghargai jasa para santri yang terlibat alam memperjuangkan kemerdekaan RI.

Tanggal 22 Oktober tahun lalu, usia pemerintahan Jokowi baru berjalan dua hari sehingga tidak mungkin langsung menerbitkan Keppres.

Kemudian terkait pemilihan tanggal 22 Oktober disebut oleh Ketum PBNU Said Aqil Siroj karena pernah ada peristiwa penting di masa lalu. Ketika zaman mempertahankan kemerdekaan, terbit fatwa jihad bagi para santri di tanggal tersebut.

“Pada tanggal tersebut keluar fatwa resolusi jihad Hadratussyaikh Hasyim Asyari di mana membela Tanah Air hukumnya fardlu ‘ain dan yang membantu Belanda jadi kafir,” kata Said lewat keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Tanggapan Hadhrotussyaikh KH. Muhammad Najih Maemoen

Polemik tanggal 22 Oktober sebagai hari Santri Nasional tapi tanpa ada libur nasional mendapat tanggapan dari Pengasuh Pesantren Ribath Darus Shohihain KH. Muhammad Najih Maemoen atau Gus Najih. Berikut pernyataan yang disampaikan lewat NUGarisLurus.Com.

Pada prinsipnya “Hari Santri Nasional” memang baik dan harus didukung oleh semua elemen santri dan umat islam di Indonesia dalam rangka mengenang jasa para ulama,kyai dan santri dalam menumpas penjajah serta untuk mewujudkan rasa syukur atas sumbangsihnya ulama,kyai dan santri dalam mewujudkan kemerdekan RI.

Namun menurut kami, saat ini kurang tepat, karena keberadaan pesantren sendiri keberadaannya belum diakui pemerintah dan belum mempunyai payung hukum sebagai salah satu sistem pendidikan yang mempunyai standaritas dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Jadi, pemerintah harus mengakui standaritas pesantren dulu yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan, baru memustuskan Hari Santri Nasional.

Kami kawatir, ini sebuah kesengajaan dan misi dari kaum liberalis-zionis-komunis untuk menarik simpati kaum santri, obat bius supaya kaum pesantren terlena dan  melupakan perjuangan mereka selama ini dalam mendesak pemerintah untuk melahirkan UU standaritas pendidikan pesantren setara dengan pendidikan-pendidikan islam lainnya.

Mereka ingin pesantren hanya sebuah pendidikan yang tidak bisa berkutik, diam dan tidak bisa berkiprah di pemerintahan dan berdakwah dengan bebas.

Kalau wacana perayaan hari santri nasional tersebut sudah menjadi keputusan, maka meraka akan tertawa lebar penuh kemenangan, mereka akan tersenyum geli, menyaksikan kaum santri yang berhasil mereka kibuli.


Artikel Terkait