Sekjen PBNU Dukung Revisi SKB 3 Menteri Pendirian Rumah Ibadah?

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Setelah Gubernur non muslim Jakarta Ahok minta SKB 3 Menteri dicabut, Mendagri mengusulkan agar direvisi. Tokoh liberal Gus Nuril dan Nusron Wahid juga mendukung langkah Ahok untuk mencabut SKB karena dianggap menyalahi kitabnya yang bernama ‘Konstitusi’. Kali ini giliran sekjen PBNU ikut menyuarakan revisi SKB yang selama ini terbukti menjadi tembok besar penghalang kristenisasi.

Sekjen Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Helmi Faisal menyatakan dukungannya pada ide revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Dimana isinya terkait perizinan pendirian rumah ibadah.

“Saya sepakat dengan ide dari Mendagri. Sebab selama ini proses pendirian rumah ibadah terlampau prosedural,” jelasnya saat dihubungi, Senin (21/10) sebagaimana dikutip Republika.co.id

Dia menyatakan di SKB yang lama, ada dua poin yang menggambarkan sulitnya mendirikan rumah ibadah.

Pertama, jika ingin mendirikan rumah ibadah, maka perlu mendapat izin dari masyarakat setempat.

Kedua, izin juga mesti keluar dari kepala daerah setempat.

“Jadi masalah ibadah itu kan urusan manusia dengan Tuhan. Jangan terlampau dipersulit,” kata dia.

Ke depan, dia berpendapat izin pendirian ibadah agar lebih mengutamakan dialog. Yakni kesepakatan pendirian rumah ibadah dapat dibicarakan antar pemerintah dan masyarakat dalam suatu forum. “Penekanannya lebih kepada proses musyawarah,” ujarnya.

Seperti Apa SKB Menteri Yang Dianggap Menguntungkan Kaum Muslimin?

Dalam SKB 2 Menteri nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pasal 14 tentang pendirian Rumah Ibadat yang dikutip dari situs Kemenag.go.id, dijelaskan:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa,
c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, dan
d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/ kota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

SKB menteri ini dulu dibuat untuk mengatasi kekisruhan rumah ibadah ilegal yang kadang terlalu dipaksakan disuatu wilayah meski pemeluk agamanya cuma satu tapi memaksakan pendirian rumah ibadah. Sebenarnya aturan ini dibuat supaya terjadi keharmonisan dalam hubungan antar umat beragama. Hari ini mereka berusaha menggugat aturan yang selama ini terbukti berhasil mencegah pemurtadan? Kaum muslimin harus tahu.

Wallahu Alam


Artikel Terkait