Peringati G-30 S PKI, Ribuan Banser di Blitar Serukan Gusur Pengusaha Dan Pekerja Cina

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Tidak kurang dari 1.000 Barisan Ansor Serba Guna (Banser) GP Ansor Kota dan Kabupaten Blitar melakukan aksi unjuk rasa di Pemkab Blitar, Pemkot Blitar, DPRD Kabupaten Blitar dan DPRD Kota Blitar, Rabu (30/9).

Ribuan Banser ini mensinyalir bahwa paham komunis sudah mulai masuk ke Pemerintahan. Mulai dari PNS, TNI dan Polri. Agenda besar dari komunis gaya baru ini adalah akan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi berbasis komunis.

Aksi unjuk rasa di mulai dari kantor Pemkab Blitar di Jalan Soedanco Supriadi Kota Blitar. Komandan Banser Kabupaten Blitar, Imron Rosadi dalam orasinya mengajak masyarakat khususnya warga NU untuk mewaspadai upaya- upaya untuk menumbuhkan kembali paham komunis.

“Jangan sepelekan paham komunis. Kita mungkin mengira paham itu telah terkubur dalam-dalam pasca runtuhnya beberapa negara komunis. Namun diam- diam mereka mulai membangun kembali kekuatanya untuk menguasai sektor- sektor penting di tanah air,” ujar Imron.

Bahkan, lanjut Imron, saat ini telah ada pejabat-pejabat tinggi berhaluan komunis yang menyusun strategi untuk mengukuhkan ideologi komunis. Berdasarkan data yang dimiliki Banser Ansor Kabupaten Blitar, saat ini tidak kurang dari 16,5 % penduduk indonesia yang telah dimasuki paham komunis.Mereka mulai merancang strategi semi militer seperti yang dilakukan pada tahun 1965.

Imron juga menjelaskan jika strategi lain yang dilakukan komunis adalah dengan menguasai sektor-sektor ekonomi. “Saat ini pengusaha Cina semakim menancapkan dominasi ekonominya di Indonesia. Selain itu para pekerja asing dari Cina juga berdatangan ke Indonesia. Mereka menggeser tenaga kerja terampil dari dalam negeri,” ujar Imron.

Untuk itu dalam Pers Relase yang  dibawa Banser ini, mereka menyerukan masyarakat untuk menguasai ekonomi lokal serta menggusur pengusaha- pengusaha China demi kemandirian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia harus mandiri disegala bidang, termasuk bidang ekonomi. Sebab ada kecurigaan ada agenda tersembunyi di balik penguasaan sektor ekonomi oleh pengusaha Cina,” imbuh Imron.

Pengunjuk rasa sempat ditemui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Mujiyanto. Kepada pengunjuk rasa Mujiyanto berjanji untuk menolak setiap Ormas berhaluan kiri. “Setiap Ormas yang ada di Kabupaten Blitar wajib melaporkan kegiatan dan keberadaanya kepada Bakesbangpol. Untuk itu kami akan menolak setiap Ormas yang berhaluan kiri di Blitar,” ujarnya.

Sebelum beranjak dari kantor Pemkab Blitar, pengunjuk rasa membakar bendera PKI dengan disaksikan Mujiyanto. Setelah puas menyampaikan aspirasinya, Banser bergerak menuju kantor DPRD Kota Blitar. Mereka berjalan kaki sambil meneriakan yel yel anti PKI serta pekik Allahu Akbar.

image

BLITAR – Sebanyak 1.000 anggota Barisan Ansor Serba Guna (Baser) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten dan Kota Blitar berunjukrasa dengan memadati jalan-jalan protocol di sana.

Mereka berteriak bersumpah akan menumpas seluruh anasir PKI yang dianggap telah menggelorakan komunis gaya baru (KGB).

“Lawan komunis, sembelih PKI sampai ke akar akarnya,” teriak koordinator lapangan aksi Banser, Nurmuchlisin, yang diikuti oleh ribuan anggotanya di depan Kantor Pemkab Blitar, Rabu (30/9/2015).

Akibat aksi itu, Jalan protokol Syodanco Supriyadi Kota Blitar lumpuh total. Sejumlah aparat kepolisian dan TNI hanya melakukan penjagaan.

“Allahu Akbar. Pancasila Jaya, NKRI harga mati, “pekik massa bersahut sahutan. Lagu Gugur Bunga dan Maju Gentar diputar bergantian. Suasana terasa mencekam.

Banser menduga KGB sudah ada dimana mana. Berusaha menyusup ke semua lini sosial dan pemerintahan. Bahkan, kata Satkorcab Banser Kabupaten Blitar Imron Rosadi, tak terkecuali di TNI dan kepolisian.

“Kalau pemerintah diam saja, ini akan meletus menjadi perang sipil seperti peristiwa 1965 dan 1968,” ucap Imron.

Banser NU mencurigai masuknya pekerja asal Negeri Tiongkok ke Indonesia sebagai upaya membangkitkan faham komunisme di Indonesia. [BangsaOnline/Okezone/NUgl]


Artikel Terkait