PWNU Indonesia Timur Kehendaki Muktamar Lanjutan, PWNU Maluku: Muktamar Jombang Belum Final

Shortlink:

Forum Lintas PW NU CahayaManado

NUGarisLurus.Com – Forum Lintas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) bagian indonesia timur berkumpul di Manado baik dari PWNU Sulawesi, Gorontalo, Maluku  hingga Papua menegaskan bahwa Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada 1-6 Agustus 2015 melanggar AD/ART NU.

 

“Sebelumnya (7/9) ada lima PWNU dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat, yang menegaskan pelanggaran itu,” kata juru bicara Forum Lintas PWNU (FL-PWNU) Andi Jamaro Dulung dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Surabaya, Minggu.

Kini, penegasan itu dilakukan PWNU dari Sulawesi, Maluku, Gorontalo dan Papua dalam pertemuan di Manado (13/9) yang dihadiri enam Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah PWNU.

“PWNU dari wilayah lain juga sudah ada rencana mendeklarasikan pernyataan sikap tentang pelanggaran AD/ART NU dalam Muktamar NU di Jombang itu untuk memperbaiki dan menyelamatkan NU,” kata mantan Ketua PBNU selama dua periode itu.

Senada dengan itu, Rais Syuriah PWNU Papua Barat KH Ahmadi menyatakan tekad untuk menyelamatkan dan menegakkan Khittah NU, baik dalam hal akidah Islam Ahlussunnah Waljamah maupun prinsip gerakan organisasi dari intervensi ideologi dan kekuatan politik yang memanfaatkan NU untuk kepentingan politik pragmatisnya.

“Muktamar NU ke-33 di Jombang adalah contoh nyata bahwa sudah terjadi praktik perilaku yang bertentangan dengan aqidah dan budaya NU. Kami yakin semua peserta Muktamar sudah tahu dan menyaksikan sendiri,” katanya.

Menurut dia, para politisi dan pejabat yang masuk kepengurusan mau mengatur dan menguasai kiai di NU.
“Ini jelas tak benar. Kita harus menghentikan cara-cara premanisme itu. NU itu kan organisasi sosial keagamaan, bukan partai. Jadi harus menggunakan hati nurani, bukan kekuasaan,” katanya.

Bahkan, menurut Fesal Musaad PWNU Maluku menegaskan bahwa Muktamar ke-33 sebenarnya belumlah selesai, sehingga perlu dilakukan Muktamar lanjutan. ”Iya, harus dilakukan Muktamar lanjutan. Jangan dikira Muktamar ke-33 di Jombang itu sudah final, karena mekanisme yang digunakan menyalahi aturan dan tidak semestinya dilakukan,” ujar Fesal.

Drs H. Andi Jamaro Dulung sebagai juru bicara Forum Lintas PWNU menyampaikan pernyataan sikap dan tekad penyelamatan NU yang telah ditandatangani belasan PWNU dari Sulut, Maluku dan Gorontalo, di Gedung Balai Diklat Kemenag Sulut, Mapanget, Manado, Minggu (13/9/2015).

Ditambahkannya, setelah mencermati perkembangan terakhir, khususnya terkait penyusunan dan pengukuhan PBNU 2015-2020 dengan ini kami yang mempresentasikan PWNU menyatakan sembilan poin utama, yaitu:

1. Istiqomah menolak hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang dengan segala produk yang dihasilkan karena sarat dengan pelanggaran dan penyimpangan.

2. Tidak mengakui kepengurusan PBNU 2015-2020 karena dihasilkan dari proses muktamar yang cacat hukum dan etika.

3. Menolak cara-cara premanisme yang dilakukan oleh oknum PBNU yang menakut-nakuti serta mengancam PWNU, termasuk meminta/memaksa hadir pada acara pengukuhan dengan konsekwensi akan dipecat bila tidak mengindahkan.

4. Prihatin dengan susunan pengurus yang mengaku sebagai PBNU 2015-2020 karena sarat dengan parpolisasi (banyaknya orang parpol yang diangkat sebagai pengurus), penuh dengan nepotisme.

5. Turut serta mendukung upaya hukum, bersama PWNU dan PCNU se-Indonesia, baik aspek pidana maupun perdata melalui proses pengadilan untuk menegakkan kebenaran dan niat meluruskan perilaku tidak terpuji yang tidak sesuai dengan aturan dan akhlak Nahdliyyah.

6. Bertekad untuk menyelamatkan dan menegakkan Khittah NU, baik dalam hal aqidah Islam ahlussunah waljamaah maupun prinsip gerakan jam’iyyah, dari upaya intervensi ideologi paham lain maupun kekuatan politik yang hanya akan memanfaatkan NU untuk kepentingan politik praktis-pragmatisnya.

7. Mengimbau kepada semua struktur NU di luar PBNU (yang sedang vakum) untuk tetap menjalankan aktifitas pengabdian umatnya dengan berpegang teguh pada khittah nahdliyyah sebagaimana yang digariskan oleh Rois Akbar Hadratussyaikh KH. Hasyim Asyari.

8. Mendukung gerakan kultural napak tilas tawasul tabaruk muasis NU dan penegakan khittah yang telah dimulai di pondok pesantren Syechona Cholil Bangkalan. Karenanya diperlukan wadah “Gerakan Tegakkan Khittah NU”

9. Meminta kepada segenap warga nahdliyyin untuk berdoa agar NU tetap selamat dari berbagai upaya
penyimpangan dan pembelokan dari sekelompok orang yang hanya ingin memanfaatkan dan menggeroti NU.

Demikian pernyataan sikap dan tekad ini kami buat dan sampaikan, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya kelompok orang yang dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang telah menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan di NU, termasuk dengan menabrak semua aturan, norma dan etika yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menjalankan roda jam’iyyah NU.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian amar makruf nahi munkar, agar kebrutalan yang sudah dilakukan oleh sekelompok orang dalam muktamar dapat menjadi pelajaran dan tidak terulang di masa yang akan datang karena sungguh nyata merusak NU.

Forum Lintas PWNU.

[Antara/CahayaManado/NUgl]


Artikel Terkait