Fatwa BPJS Rekomendasi Habib Zain Bin Smith Madinah, Ulama Yaman Dan UEA

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi masalah yang panjang dan rumit dibahas berbagai kalangan sebenarnya mudah saja merumuskannya. Jika memang BPJS dibuat oleh pemerintah RI untuk membantu rakyat tanpa kepentingan bisnis tertentu maka itu boleh, Namun jika ternyata ada kedok untuk mencekik rakyat atau menguntungkan pihak tertentu dengan dijadikan lahan bisnis maka haram karena ada unsur judi.

Berbagai pihak banyak berpendapat sangat ke kanan hingga mengharamkan mutlak dan ada terlalu memudahkan masalah hingga menyebutnya sesuai syariah. Dalam hal ini pemerintah harus benar -benar transparan mengerjakan proyek yang memang harus ditujukan untuk pelayanan rakyat. Tapi jika ada kedok mencekik rakyat dan unsur iuran lahan bisnis atau bisa juga untuk kepentingan proyek tertentu maka itu hal yang zalim dan pasti haram.

Berikut ini rumusan yang sudah lama dari hasil rekomendasi Fatwa Habib Zain Bin Smith Madinah, Habib Abu Bakar Bilfaqih Hadhramaut Yaman dan Mufti dari Uni Emirat Arab (UEA). Ketiganya merupakan ulama terpercaya rujukan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

image
Habib Abu Bakar Bilfaqih Yaman Bersama Habib Taufiq Assegaf

Hukum BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) KESEHATAN Berdasarkan Fatwa mufti Madinah Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Al Habib Abu Bakar Bilfaqih, Mufti UEA dan Rabithah Alawiyah Jawa Timur dengan koordinator Al Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf

A. HUKUM KEBERADAAN BPJS KESEHATAN

1. DIBENARKAN menurut syari’at, bila dibentuk oleh Pemerintah semata mata untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada mereka yang membutuhkan ( Asuransi Ta’awuni / Ijtima’i ).

2. TIDAK DIBENARKAN menurut syari’at, bila dibentuk oleh Pemerintah atas dasar mendapatkan keuntungan (lahan bisnis) karena termasuk Qimar ( Judi ).

B. HUKUM MENJADI PESERTA BPJS KESEHATAN

1. BOLEH, sebagaimana point pertama di atas dengan ketentuan dalam pembayarannya dilandasi SUKARELA dan BERDERMA (tabarru’) meskipun ia akan mendapatkan bantuan pengobatan jika sakit.

2. TIDAK SAH dan HARAM, bila pembayarannya tidak dilandasi sukarela dan berderma melainkan semata-mata untuk mendapatkan imbalan berupa biaya pengobatan pada saat membutuhkan karena termasuk Qimar ( Judi ). Sebab uang yang diserahkan tetap menjadi miliknya. Oleh karena itu wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishob dan haul serta menjadi hak ahli waris jika ia meninggal dunia.

3. TIDAK SAH sebagaimana point kedua diatas (lahan bisnis) dan HARAM hukumnya karena termasuk ikut serta dalam perjudian walaupun dengan maksud berderma ( tabarru’ )

C. KESIMPULAN Hukum BPJS KESEHATAN & Hukum menjadi peserta BPJS KESEHATAN menjadi HALAL dan SAH dengan persyaratan sebagai berikut :

“Pemerintah di dalam membentuk BPJS Kesehatan harus ATAS DASAR SOSIAL ( bukan untuk tujuan bisnis ) dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan berlandaskan semata- mata untuk berderma ( tabarru’ ).

Fatwa atas rekomendasi :

1. Al Habib Zein bin Ibrahim bin Smith, mufti Madinah Saudi Arabia
2. Al Habib Abubakar  bin Muhammad Bilfaqih, ulama dan pengajar Rubath Tarim Hadhromaut, Yaman
3. Syaikh Dr. Ahmad bin Abdul Aziz Al Haddad, Ketua Majelis Ifta Dubai Uni Emirat Arab )

Mengetahui,
Pembina Rabithah Alawiyah Jawa Timur
Ttd
Al Habib Husin bin Abdullah Assegaf

Koordinator Wilayah Jawa Timur
Ttd
Al Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf

Wallahu Alam


Artikel Terkait