13 Butir Parade Aswaja Aceh: Larang Wahabi, Syiah Dan Komunis Dari Aceh!

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Puluhan ribu masyarakat Ahlussunnah Wal Jama’ah Aceh berkumpul di Makam Syah Kuala, Syaikh Abdurrauf As Singkili hari ini (10/9). Acara yang bertajuk Parade Akbar Ahlussunnah Wal Jama’ah Aceh itu diisi dengan acara dzikir bersama, ziarah, dan pembacaan pernyataan sikap ulama Aceh. Turut dalam kegiatan itu massa dari beberapa ormas keagamaan, diantaranya PWNU Aceh, FPI, Gabungan Pondok Pesantren Se-Aceh dan Santri Dayah Aceh.

Acara tersebut juga dihadiri beberapa ulama besar Aceh dari jajaran pengurus PWNU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, DPW FPI, dll. Juga nampak tokoh NU yang juga Dewan Pakar Aswaja NU sebagai tamu kehormatan KH. Muhammad Idrus Ramli (Gus Idrus) dari Jember Jawa Timur. Pada acara tersebut Gus Idrus didapuk memberikan mauizhoh hasanah.

Puluhan ribu massa yang sejak pagi memadati komplek Makam Syah Kuala bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh dan finish di Masjid Raya Baiturrahman Aceh untuk melakukan shalat Dzuhur berjama’ah.

Spanduk-spanduk yang dibawa oleh mayoritas massa berisi penegasan bahwa Aceh adalah bumi Ahlussunnah wal Jama’ah sejak dahulu kala hingga kapanpun, yang wajib dijaga dan dilindungi oleh pemerintah Aceh.

image

Berikut ini 13 butir rekomendasi dan tuntutan dari masyarakat Aswaja Aceh, diantaranya:

1. Mendesak pemerintah Aceh untuk menghentikan seluruh aktifitas salafi Wahhabi, Syiah, Komunis, dan aliran-aliran sesat lainnya di seluruh wilayah Aceh.

2. Mendesak pemerintah Aceh agar setiap keramaian dan kegiatan keagamaan wajib mendapat rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPUA).

3. Tidak mengangkat kepala SKPA dan Ketua Badan pemerintahan Aceh yang tidak berfaham Aswaja.

4. Mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi turunan butir-butir MOU Helsinsky dan UUPA.

5. Mendesak pemerintah Aceh untuk menjalankan qonun Aceh no.8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nangroe.

6. Menolak intervensi pemerintah Aceh terhadap MPUA.

7. Pemerintah Aceh Wajib menjalankan setiap fatwa yang dikeluarkan MPUA.

8. Mendesak Pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Jianayat dan Qanun Acara Jinayat.

9. Apabila tuntutan tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan, akan ada gerakan lebih besar lagi.

image

[Dbs/NUgl]


Artikel Terkait