Ulama Tasawuf NU KH Afifuddin Muhajir Bicara Kecurangan Panitia Muktamar Jombang

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Berikut ini pendapat wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Asembagus, Kabupaten Situbondo yang dikenal kiai tasawuf dan irit bicara KH. Afifuddin Muhajir. Pendapat beliau kami rangkum dari berbagai media.

JOMBANG (Realita) – Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang telah selesai. Namun ada beberapa persoalan yang berujung munculnya kubu yang menolak dan mendukung hasil Muktamar, seperti dalam pertemuan forum lintas wilayah di Pondok Pesantren Tebuireng, detik-detik jelang pemilihan Rois Aam dan Ketua Umum PBNU.

Sementara persoalan itu di antaranya tuduhan pelanggaran mekanisme forum persidangan, pembentukan Rais Aam hingga gratifikasi dan dugaan adanya permainan money politic (Politik Uang).

Merespon persoalan tersebut, seorang kiai tasawuf memberikan sindiran atas pelaksanaan Muktamar ke-33 NU. “Saya hanya ingin menyampaikan pepatah Arab yang mengatakan orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu,” ucap KH Afifuddin Muhajir, Salah satu Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Asembagus, Kabupaten Situbondo.

Ungkapan itu disampaikan KH Afif di pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu (05/08/2015) malam, dalam pertemuan forum lintas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang menolak hasil Muktamar NU ke-33.

“Orang yang tidak punya uang tidak mungkin bisa memberikan uang, orang yang tidak punya ilmu tak mungkin memberikan ilmu, seseorang yang tidak baik tidak mungkin memperbaiki orang, seseorang yang tidak jujur tidak mungkin membuat orang lain jujur,” kata kiai yang ahli ushul fiqih (akar fiqih) ini.

Jika ditelisik, pernyataan tersebut sangat mengandung makna tasawuf atau filsafat yang menyindir kelompok- kelompok yang diduga bermain curang dalam Muktamar termasuk money politic. “Selama ini NU dianggap sebagai pengawal moral, benteng NKRI, Mungkinkah Muktamar yang seperti ini memberikan produk yang bisa memperbaiki moral masyarakat yang tidak baik?,” tutur kiai yang dikenal rendah hati ini.

Afif juga menyindir tema Muktamar yang mengusung Islam nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. “Tak mungkin seseorang yang dirinya tidak beradab bisa membuat membuat negara ini beradab,” kata pria mantan salah satu Katib (Sekretaris) Syuriah PBNU periode 2010-2015.

Bahkan kiai yang dikenal irit bicara namun sekali bicara bermakna dalam ini menyatakan sikap tegas. “Oleh karena itu produk muktamar yang tidak mungkin memperbaiki kondisi dan situasi baik negara maupun dunia, tak perlu diakui, tak perlu dua kali,” katanya mengulang dua kali di frasa terakhir.

Pernyataan-pernyataan kiai ini pun mendapat tepuk tangan dan pekikan takbir dari muktamirin yang menolak muktamar.

Forum lintas PWNU dan PCNU akan menggugat hasil Muktamar ke-33 NU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski sebagian besar PWNU menolak, Muktamar NU ke-33 tetap berlangsung dan menghasilkan KH Makruf Amin sebagai Rais Aam dan petahana KH Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum PBNU periode 2015-2020. KH Mustofa Bisri atau Gus Mus yang sebelumnya ditetapkan sebagai Rais Aam periode 2015-2020 menyatakan tak bersedia yang dinyatakan dalam surat ke panitia muktamar.

JEMBER, BANGSAONLINE.com – KH Afifuddin Muhajir, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, kembali menegaskan penolakannya terhadap hasil Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang. Wakil Katib Syuriyah PBNU 2010-2015 itu secara tegas menolak karena hasil muktamar NU tersebut bermasalah, prosesnya tidak benar sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak sah.

“Jadi hasil Muktamar NU tidak perlu diakui,” kata KH. Afifuddin kepada wartawan, Minggu (9/8).

Ia menyoroti permasalahan utama dalam muktamar adalah pemaksaan mekanisme ahlul halli wal aqdi (AHWA) kepada peserta muktamar dalam bentuk keharusan pengisian calon anggota AHWA pada saat registrasi. Inilah yang menimbulkan kericuhan karena sebagian besar peserta menolak.

“AHWA itu kalau memang mau diberlakukan harusnya diputuskan di forum muktamar melalui mekanisme yang benar, bukan diberlakukan sebelum muktamar atau malah menjadi syarat ikut muktamar,” katanya.

Menurutnya, pidato Gus Mus selaku Rois Aam waktu terjadi deadlock pada saat sidang tata tertib sebenarnya telah memberikan jalan tengah, yakni Rois Am dipilih oleh rais PWNU dan PCNU secara mufakat dan bila tidak sepakat maka dilakukan pemungutan suara sesuai dengan AD/ART.

Namun hal itu tidak dijalankan, karena terdapat pemaksaan mekanisme AHWA dengan cara penentuan sembilan anggota AHWA oleh panitia berdasarkan daftar isian saat pendaftaran. Sembilan nama hanya diusulkan oleh sebagian PWNU dan PCNU.

Sebagian besar PWNU dan PCNU tidak lagi diberikan kesempatan dan haknya ikut menentukan anggota AHWA pada sidang pemilihan anggota AHWA, karena yang terjadi saat itu hanyalah pengumuman oleh panitia dan pimpinan sidang tentang 9 nama anggota AHWA yang telah ditentukan.

Ia menilai sistem AHWA pada praktiknya tidak hanya melibatkan sembilan anggota melainkan sebelas, karena Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf mengikuti jalannya sidang AHWA tersebut. “Jadi merekalah (Nusron dan Saifullah Yusuf) yang lebih dominan,” ungkapnya.

Terbukti Saifullah Yusuf-lah yang mengumumkan hasil sidang AHWA, bukan para kiai yang diperankan sebagai anggota AHWA. Muncul pertanyaan bahwa AD/ART NU bukan kitab suci, sehingga apakah bisa diubah atau tidak. “Tentu menurut saya bisa saja ditawar, tetapi itu pun harus disetujui oleh mayoritas muktamirin (peserta muktamar). Jika disetujui oleh mayoritas muktamirin maka tidak ada masalah,” ungkap dia.

Afifuddin menambahkan, pada saat berjalannya muktamar, ada forum rais syuriah, yang diikuti oleh seluruh Pengurus Syuriah PBNU dan Syuriah PWNU se-Indonesia, yang dipimpin langsung Gus Mus.

“Dalam forum itu beliau (Gus Mus) menyampaikan jika kiai dipilih kiai, artinya rais aam dipilih rais-rais, itu sesungguhnya tawaran juga, dan semuanya sepakat waktu itu, termasuk saya juga sepakat. Tetapi, hal itu juga mengandung dua pengertian, pertama rais-rais memilih langsung rais aam, atau rais-rais hanya memilih anggota AHWA,” kata Afifuddin.

Namun, lanjut Afifuddin, tawaran tersebut ternyata tidak dijalankan. Sebab, anggota AHWA tidak dipilih oleh rais-rais syuriah, melainkan dipilih panitia. “Itupun berdasarkan ranking pada saat registrasi, jadi itu bukan pilihan rais- rais. Dan saat itu, jumlah AHWA bukan sembilan orang, tetapi 11 orang, ditambah Gus Ipul dan Nusron Wahid. Sehingga merekalah yang kemudian lebih dominan,” tambah dia.

Berdasarkan fakta-fakta itulah, Afifuddin mengaku, secara pribadi dia tidak akan mengakui hasil muktamar di Jombang.
“Ini pernyataan pribadi saya, silahkan yang mau mengakui, dan silahkan yang tidak mau mengakui. Dan yang pasti, saya tidak akan mau masuk dalam struktur kepengurusan PBNU periode mendatang,” kata dia.

Sebelumnya, Kiai Afifuddin juga mengutip syair Arab yang intinya, seseorang yang tidak punya sesuatu, tidak bisa memberikan sesuatu. “Orang yang tidak punya uang tak bisa memberikan uang. Orang yang tidak punya kejujuran tak bisa bersikap jujur kepada orang lain,” kata Kiai Afifuddin menyindir PBNU dan Panitia Muktamar NU ke-33.

Kiai Afifuddin bahkan juga menyinggung soal Islam Nusantara yang disebut ingin membangun peradaban. ”Orang yang tidak beradab tak bisa membangun peradaban,” katanya.

detikNews Jombang – Katib Syuriah PBNU periode 2010-2015, Kiai Afifudin Muhajir turut hadir dalam forum lintas wilayah dan cabang NU yang digelar di Gedung Yusuf Hasyim, Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Wakil Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo itu mengungkapkan kalimat sindiran yang ditujukan kepada panitia Muktamar NU ke 33 yang dinilai kurang beradab. Menurutnya, produk muktamar kali ini tidak perlu diakui.

“Tidak mungkin seseorang yang dirinya tak beradab bisa membuat negara kita menjadi beradab,” kata Kiai Afif di hadapan ratusan peserta muktamar yang hadir dalam pertemuan di Ponpes Tebu Ireng.

Kalimat itu jadi bentuk kekecewaan Kiai Afif sekaligus sebagai sindiran atas carut marutnya pelaksanaan Muktamar Jombang dan sikap panitia yang dinilainya kurang beradab. Muktamar kali ini dinilai gagal menyuguhkan tema yang digembar- gemborkan selama ini, yakni ‘Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia’ justru menujukkan hal sebaliknya.

Oleh sebab itu, Kiai Afif mengajak ratusan muktamirin di Tebu Ireng Jombang untuk tidak mengakui produk-produk muktamar yang berlangsung 1-5 Agustus.

“Selama ini NU dianggap sebagai pengawal moral. Dianggap sebagai benteng bangsa dan pendukung NKRI. Mungkinkah muktamar yang seperti ini mengasilkan produk untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, produk muktamar yang tidak bisa memperbaiki situasi dan kondisi baik Indonesia maupun dunia tak perlu diakui,” ujarnya.

Kiai Afif turut prihatin melihat kenyataan ini. Dalam forum itu, dia mendoakan agar peserta muktamar yang hadir di Tebu Ireng tidak mendapatkan laknat dari Allah SWT.

“Saya punya keyakinan bahwa para almarhum pendiri Jamiyah NU sama- sama menangis dihadapan Allah SWT melihat kaum Nahdliyin punya perilaku yang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendapatkan laknat dari Allah,” kata dia.

Wallahu Alam


Artikel Terkait