Puluhan PWNU Dan Ratusan PCNU Yang Menggugat Hasil Muktamar Menyatakan Bukan Bentuk Perpecahan

Shortlink:

image

*Foto Para Ketua PWNU saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (14/8/2015)

NUGarisLurus.Com – Berawal dari rasa ketidakadilan puluhan ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) melakukan pertemuan di Jakarta dalam rangka menggugat muktamar Jombang ke pengadilan. Pertemuan ini bukan dalam rangka memecah belah atau NU tandingan, Namun sebagai bentuk menentang ketidakadilan, rekayasa, intimidasi dan berbagai kekisruhan manipulasi saat muktamar.

INILAHCOM, Jakarta – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) sekaligus mewakili sikap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menggelar konferensi pers untuk memberikan pernyataan sikap terkait penolakan hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus 2015.

Adapun konferensi pers ini sedianya akan dihadiri oleh 29 PWNU se-Indonesia. Namun, hanya 14 PWNU yang hadir. Meskipun begitu, aspirasi PWNU yang tidak hadir tetap diwakili oleh mereka yang hadir.

Salah satu perwakilan PWNU Riau yang hadir H. Tarmizi Tohor mengatakan digelarnya konferensi pers ini murni atas inisiatif PWNU dan PCNU yang merasa kecewa atas pelaksanaan muktamar.

“Ini bukan inisiasi dari siapa-siapa karena PWNU sendiri punya hak suara di muktamar. Melihat dari beberapa kejanggalan di muktamar adalah persoalan tertinggi bagi kami,” kata Tarmizi di auditorium Sulaiman, Hotel Maharadja , Jumat (14/8/2015).

Tarmizi mengungkapkan pada muktamar lalu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya yang didasari atas pedoman AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga).

Pernyataan sikap pun disampaikan secara beruntun oleh perwakilan lainnya yang hadir yaitu KH. Makmur Masyhar yang merupakan PWNU Provinsi Banten.

“Mencermati pelaksanaan Muktamar ke-33 NU kemarin serta menyikapi perkembangan dan dinamika NU setelah itu, maka dengan ini kami PWNU yang mewakili PCNU menyampaikan tujuh pernyataan sikap terkait hal tersebut,” kata Makmur dalam kesempatan yang sama.

Berikut ini tujuh pernyataan sikap terkait pelaksanan Muktamar ke-33 NU yang dikemukakan tersebut:

1. Menegaskan penolakan hasil Muktamar ke-33 NU karena sarat dengan pelanggaran AD/ART dan penuh dengan rekayasa dan manipulasi.

2. Menyatakan tidak mengakui kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-33 NU dan menganggap kepengurusan PBNU dalam kondisi vakum sampai dilakukannya Muktamar ulang atau lanjutan yang menghasilkan kepengurusan PBNU yang sah.

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar tidak mengakui (mendaftar) dahulu kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-33 NU karena cacat hukum, serta memfasilitasi penengahan masalah keormasan di tubuh NU sebagaimana tercantum dalam Undang-undang.

4. Menegaskan akan segera mengambil langkah hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan terkait pelaksanaan dan hasil Muktamar ke-33 NU.

5. Mengambil tindakan hukum dengan melaporkan secara pidana segala bentuk kecurangan, penyimpangan, dan manipulasi (oleh oknum panitia Muktamar ke-33 NU dan pengurus PBNU periode 2010-2015) kepada aparat penegak hukum yang berwenang (Kepolisian).

6. Menolak cara-cara premanisme, termasuk intimidasi dan ancaman pemecatan kepada PWNU dan PCNU untuk menyelesaikan dinamika NU pasca Muktamar ke-33 yang bermasalah.

7. Mengharapkan kepada keluarga besar NU dan para ulama NU agar melihat persoalan yang terjadi terkait Muktamar ke-33 NU secara jernih dan utuh dengan tidak membiarkan dan memaklumi PBNU dikelola dan dijalankan dengan cara-cara yang tidak bermartabat oleh pihak-pihak yang memanfaatkan NU untuk kepentingan pragmatisnya.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com –  Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang tergabung dalam Forum Lintas Pengurus Wilayah NU menyatakan menolak hasil Muktamar NU ke-33 yang berlangsung di alun-alun Jombang, Jawa Timur, pada 1 – 5 Agustus lalu.

“Kami, pengurus wilayah NU, menegaskan menolak hasil muktamar ke-33 karena sarat pelanggaran AD/ART, penuh rekayasa, dan manipulasi,” kata Ketua PWNU Banten KH Makmur Masyhar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2015.

Ia mengungkapkan, penolakan ini dilakukan karena ada intimidasi dari panita muktamar kepada para muktamirin dan kiai besar.
“Intimidasi terlalu banyak di sana. Misalnya soal proses ID card, padahal jelas semua dari pihak kita memiliki dan memenuhi kewajiban registrasi, tapi selalu dipersulit. Juga intimidasi yang dilakukan kepada para kiai. Ini yang saya sayangkan. Karena itu, kita menolak cara- cara premanisme, termasuk intimidasi dan ancaman pemecatan untuk menyelesaikan dinamika NU yang bermasalah,” ungkap Makmur.

Ketua PWNU Riau Tarmizi Tohor juga menyatakan sikap serupa. “Menegaskan penolakan atas Muktamar ke-33 NU, karena sarat dengan pelanggaran AD/ ART dan penuh rekayasa dan manipulasi,” ujar Tarmizi Tohor dalam konferensi pers itu.

Ia juga tidak mengakui kepengurusan PBNU dihasil Muktamar di alun-alun Jombang. “Kita menyatakan tidak mengakui kepengurusan PBNU dan menganggap kepengurusan dalam kondisi vakum, sampai dilakukannya muktamar ulang atau lanjutan yang menghasilkan kepengurusan PBNU yang sah,” sambung dia. ( Baca juga: PBNU Vakum, Tanpa Pemimpin, Ketua PWNU Jateng: Kami Lakukan Gugatan Hukum )

Tarmizi meminta kepada Mendagri agar tidak mengakui atau mendaftarkan kepengurusan PBNU hasil muktamar di tubuh NU, karena cacat hukum. ( Baca juga: Rais Am dan Ketua Umum NU Produk AHWA Cacat Hukum )

“Kita juga menegaskan akan segera mengambil langkah hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Baik melalui pengadilan dan melaporkan secara pidana. Dalam waktu dekat akan segera kita ajukan,” tegas Tarmizi.

Menurut Tarmizi, meski menggugat hasil Muktamar ke-33 NU, pihaknya meyakini gugatan ini bukan berarti perpecahan di internal NU. “Saya tegaskan ini bukan bentuk perpecahan NU, ini justru membuat NU semakin baik. Tidak ada yang ingin NU pecah,” ujar dia.

Penolakan ini juga, kata Tarmizi, bukan untuk membuat muktamar tandingan.
“Kita ingin minggu ini segera cepat segera melaporkan. Setelah ada ketok palu (putusan inkracht), baru kita muktamar ulang. Di situ baru legowo,” sambung dia.
( Baca juga: Forum Lintas PWNU Tuntut Muktamar Ulang, Probolinggo Siap Jadi Tuan Rumah )

Berikut tujuh poin sikap Forum Lintas Pengurus Wilayah NU:

1. Menolak hasil muktamar ke-33 NU di Jombang karena sarat pelanggaran AD/ ART dan penuh rekayasa dan manipulasi.

2. Tidak mengakui kepengurusan PBNU hasil muktamar ke-33 dan menganggap kevakuman pengurus hingga adanya muktamar ulang.

3. Meminta Kementerian Dalam Negeri tidak mengakui kepengurusan PBNU hasil muktamar ke-33 karena cacat hukum.

4. Mengambil langkah hukum berupa gugatan “perbuatan melawan hukum” ke pengadilan terkait pelaksaan muktamar lalu.

5. Melaporkan secara pidana kepada penegak hukum segala bentuk kecurangan, penyimpangan, dan manipulasi oleh panitia muktamar.

6. Menolak cara-cara premanisme, termasuk intimidasi dan ancaman pemecatan kepada PWNU dan PCNU untuk menyelesaikan dinamika setelah muktamar.

7. Mengharapkan keluarga besar dan ulama NU untuk melihat persoalan secara jernih dan utuh dengan tidak membiarkan NU dikelola oleh pihak yang memanfaatkan NU untuk kepentingan pragmatis.

Sikap penolakan itu disampaikan oleh 14 Rais Syuriah PWNU dari Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Banten, Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Papua Barat. ( Baca juga: Ulama Thariqah Setuju Muktamar NU Ulang )

Menurut Makmur, sebanyak 29 pengurus wilayah NU dari daerah lainnya juga setuju dengan sikap ini. ”Begitu juga sekitar 400 pengurus cabang NU menyatakan sepakat karena mereka juga merasa jadi korban,” kata Makmur.

Hasil Muktamar NU Akan Dimeja-hijaukan

Ketua PWNU Banten menyatakan akan mendaftarkan gugatan.

Antara

Aksi penolakan terhadap Muktamar NU di Jombang, beberapa waktu lalu.

JAKARTA-Forum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) memastikan akan menggugat pelaksanaan dan hasil Muktamar NU Ke-33 di Jombang, Jawa Timur, ke pengadilan.pengajuan gugatan itu merupakan kesepatakatan dari 29 PWNU sebagai tindak lanjut penolakan mereka atas hasil muktamar yang mereka nilai sarat dengan pelanggan AD/ART, rekayasa, dan manipulasi.

“Dalam waktu dekat kami akan daftarkan gugatan ke pengadilan,” kata Ketua PWNU Banten Makmur Masyhur selaku juru bicara dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Uniknya, meski akan menggugat hasil muktamar, Makmur menegaskan bahwa tidak ada perpecahan di tubuh NU pascamuktamar.

Mereka juga meminta kepada Mendagri agar tidak mengakui dahulu kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-33 NU serta memfasilitasi penengahan masalah keormasan di tubuh NU sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, langkah hukum diambil justru untuk menegakkan martabat organisasi sekaligus menyelamatkan NU dari pihak-pihak yang memanfaatkan NU untuk kepentingan pragmatis.

“Tolong dicatat, NU tidak pecah. Tidak ada NU tandingan,” kata Makmur yang menggelar jumpa pers bersama 12 pengurus PWNU lainnya, antara lain dari PWNU Kepri, Sulut, Sultra, Maluku, Riau, dan NTB.

Pihaknya mengharapkan keluarga besar NU dan para ulama dapat melihat persoalan yang terjadi terkait Muktamar ke-33 NU secara jernih dan utuh.

Liputan6.com, Jakarta – Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) menghasilkan Ketua Tanfidziyah atau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj untuk periode 2015-2020. 29 pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) tidak mengakui hasil Muktamar ke-33 NU, meski awalnya mereka menerima. Mereka mewakili sikap Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU).

“Menegaskan penolakan atas Muktamar ke-33 NU, karena sarat dengan pelanggaran AD/ART dan penuh rekayasa dan manipulasi,” ujar Ketua Tadidziuah PWNU Riau Tarmizi Tohor di Jakarta, Jumat (14/7/2015).

“Kita menyatakan tidak mengakui kepengurusan PBNU dan menganggap kepengurusan dalam kondisi vakum, sampai dilakukannya muktamar ulang atau lanjutan yang menghasilkan kepengurusan PBNU yang sah,” sambung dia.

Tarmizi meminta kepada Mendagri agar tidak mengakui atau mendaftarkan kepengurusan PBNU hasil muktamar di tubuh NU, karena cacat hukum.

“Kita juga menegaskan akan segera mengambil langkah hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Baik melalui pengadilan dan melaporkan secara pidana. Dalam waktu dekat akan segera kita ajukan,” tegas Tarmizi yang bungkam terkait nama-nama yang akan digugat.

Di tempat yang sama, Ketua Tadidziuah PWNU Banten, KH Makmur Mazhar mengungkapkan, penolakan ini dilakukan karena ada intimidasi dari panita muktamar kepada para muktamirin dan kiai besar.

“Intimidasi terlalu banyak di sana. Misalnya soal proses ID card, padahal jelas semua dari pihak kita memiliki dan memenuhi kewajiban registrasi, tapi selalu dipersulit. Juga intimidasi yang dilakukan kepada para kiai. Ini yang saya sayangkan. Karena itu, kita menolak cara-cara premanisme, termasuk intimidasi dan ancaman pemecatan untuk menyelesaikan dinamika NU yang bermasalah,” ungkap Makmur.

Bukan Tanda Perpecahan NU

Menurut Tarmizi, meski menggugat hasil Muktamar ke-33 NU, pihaknya meyakini gugatan ini bukan lambang perpecahan di internal NU.

“Saya tegaskan ini bukan bentuk perpecahan NU, ini justru membuat NU semakin baik. Tidak ada yang ingin NU pecah,” ujar dia.

Penolakan ini juga, kata Tarmizi, bukan untuk membuat muktamar tandingan. “Kita ingin minggu ini segera cepat segera melaporkan. Setelah ada ketok palu (putusan inkracht), baru kita muktamar ulang. Di situ baru legowo,” sambung dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga kader Nahdlatul Ulama (NU) Mahfud MD sebelumnya menilai, hasil Muktamar ke-33 NU tak bisa digugat ke ranah hukum. Sebab dalam muktamar, KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil Siradj terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020.

“Kalau main hukum misalnya, mau menggugat ke pengadilan itu misalnya dia sulit menang. Kalau mau muktamar ulang, misalnya yang satu tidak mau, bagaimana nanti? Ya tetap enggak bisa,” kata Mahfud.

Karena itu, Mahfud mengimbau kepada seluruh nahdliyin, agar tidak ‎menggugat ataupun membuat muktamar tandingan, seperti yang telah diusulkan sejumlah tokoh NU. Karena itu hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang harus diterima sebagai fakta.

Wallahu Alam


Artikel Terkait