Pemilihan Paus dan Pemilihan Rais Am

Shortlink:

annahl_16 “Wa bi al-najm hum yahtadun”. Sembilan bintang bertabur mengitari bola dunia digagas bisa menyinari dunia dengan cahayanya yang alami, yaitu cahaya yang diberikan Allah SWT. Cahaya itu adalah keimanan, ketaqwaan dan segala kebajikan. Sembilan bintang itu lantas akan muksa menjadi sembilan sosok anggota ahlu al-hall wa al-‘aqd (Badan Formatur) yang punya otorita mutlak menentukan Rais Am Nahdlatul Ulama periode mendatang.

AHWA adalah produk Munas NU kemarin. Munas itu telah menentukan 39 kiai dan setiap cabang diwajibkan memilih sembilan orang di antara mereka yang disetor saat pendaftaran. Lalu diskor hingga menghasilkan sembilan kiai anggota AHWA.

Persoalannya, apakah AHWA cukup sah sebagai aturan hanya berdasar keputusan Munas, atau harus lahir dari Konbes atau harus disahkan dulu di Muktamar, mengingat Muktamar adalah Mahkamah Tertinggi dalam NU. AHWA itu belum final diterima semua pihak untuk diterapkan pada Muktamar ke 33 ini.

Anggota Banser saling dorong dengan rombongan dari PWNU NTT saat registrasi Muktamar ke-33 NU. (foto: rony suhartomo/BANGSAONLINE)

Anggota Banser saling dorong dengan rombongan dari PWNU NTT saat registrasi Muktamar ke-33 NU. (foto: rony suhartomo/BANGSAONLINE)


Tragedi kemarin, ada kiai yang diperlakukan kasar oleh Banser sungguh aneh. Biasanya Banser menjaga kiai. Baru kali ini ada Banser mengkasari kiainya sendiri. Kiai yang dikasari itu kiai yang tidak menyetor sembilan nama AHWA, sehingga tidak mendapat ID Card Muktamar. Apakah ini bagian dari trik politik dari salah satu pihak?

Secara spirit, AHWA sesuai qanun karena Ulama adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam NU. Kayaknya, oraganisasi keagamaan di dunia pakai model itu. Zaman Umar sudah ada semacan badan Formatur. Pada tradisi kaum Syi’ah ada Ayatullah dan Hujjatul Islam, bahkan dalam Katholik ada kepausan. Paus tidak dipilih oleh umat secara demoktaris, melainkan ditentukan oleh kesepakatan di antara mereka. Makanya, sering alot dan berhari-hari. Mungkin tunggu hasil “istikharah”, di samping usaha lahir.

Vatikan sadar bahwa satu sisi, demokrasi itu buta. Suara seorang Paus sama dengan suara bajingan. Dan AHWA maunya begitu, sehingga menjadi penting demi menjaga kesucian pemimpin NU. Persoalannya kini adalah, bahwa Muktamar NU telah nyata-nyata banyak dikendalikan oleh politikus, sehingga gaya pemilihan Rais Am atau ketua Tanfidz tak beda dengan pemilihan ketua partai, pilkada dll.

Muktamar Makassar adalah bukti nyata dan kini mau disikapi apa. Muktamirin yang bertaqwa pasti berjalan sesuai agama, bersih dan tidak main sogok-sogokan. Sedangkan muktamirin busuk akan pakai segala cara, termasuk membeli suara.

Ingatlah, kekuasaan yang didapat secara zalim akan menghasilkan kezaliman pula. Jadinya, dia tega “jualan” apa saja yang ada di tangan. Sudah ada contoh pengurus NU yang terkutuk pada akhir hayatnya. Potensi su’ul khatimah nyata padanya. Na’udz billlah min dzalik.

Bisakah AHWA bersih? Bisakah obyektif dan jujur?. Tentu berpulang pada pribadi masing-masing kiai. Dari sisi kekiaian yang notabenenya sebagai ulama pewaris Nabi yang bersih dan jujur, konsep AHWA sungguh bagus. Namun sisi kemanusian yang nyandang nafsu, konsep AHWA justeru membahayakan. Karena “membeli” sembilan orang lebih mudah ketimbang ratusan orang. Sedang ada tarik ulur antara mereka.

Membeli tidak berarti dengan uang cash untuk pribadi kiai yang bersangakutan. Bisa saja untuk pondok pesantrennya. Jika hanya semilyaran, itu sangat enteng bagi politikus pengendali Muktamar. Jika ini terjadi, sang kiai bisa tergoda dan berkilah. “Aku tidak terima uang suap. Mereka menyumbang pondok. Itu untuk pendidikan, untuk islam dll.”.

Andai begini, maka AHWA identik dengan: “kalimah haqq urid biha al-bathil”. Statement benar yang menfasilitasi kebatilan.

Itu semua sebatas pengandaian, sementara hati sangat yakin atas kesucian para kiai Nahdliyin. Barakallah fikum. Semoga Muktamar Jombang lebih bersih ketimbang Pemilihan Paus di Vatikan.


Artikel Terkait