Muktamar Jauh Dari Perilaku Aswaja, Ulama Sepuh Tolak Masuk Kepengurusan PBNU

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Sesepuh NU yang masih murid Hadhrotu Syaikh KH. Hasyim Asy’ari yaitu KH. Abdul Muhith Muzadi mengeluarkan pernyataan resminya tentang perkembangan kepengurusan PBNU dari hasil maktamar yang masih penuh masalah.

Surabaya (Antara Jatim) – Ulama sepuh/ senior KH Muchit Muzadi menolak untuk masuk dalam struktur kepengurusan PBNU 2015-2020 yang telah diumumkan pada Sabtu (22/8) lalu.

“Hasil Muktamar Jombang itu banyak pelanggaran yang jauh dari perilaku Aswaja,” kata ulama murid pendiri NU KH Hasyim Asy’ari yang dimasukkan sebagai Mustasyar PBNU itu dalam siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Senin.

Selain itu, ia menyebut alasan lain penolakannya yakni struktur kepengurusan PBNU sekarang sudah tidak lagi sesuai Khittah NU. Ada sejumlah politisi dalam posisi kunci kepengurusan yang bisa “mengendalikan” PBNU.

“Nanti, mereka akan kualat (terkena karma), tapi bukan kualat dengan saya, tapi dengan Mbah Hasyim Asy’ari. Tunggu saja setahun lagi,” kata ulama sepuh NU yang dekat dengan kader-kader muda NU itu.

Senada dengan itu, pengasuh Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Asembagus, Kabupaten Situbondo, KH Afifuddin Muhajir, menegaskan bahwa dirinya menolak hasil Muktamar Ke-33 NU di Jombang, 1-6 Agustus 2015.

“Prosesnya tidak benar sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak sah, jadi hasil Muktamar NU tidak perlu diakui,” kata Wakil Katib Syuriyah PBNU 2010-2015 itu.

Ia menyoroti permasalahan utama dalam Muktamar Jombang adalah pemaksaan mekanisme “Ahlul Halli wal Aqdi” (AHWA) kepada peserta muktamar dalam bentuk keharusan pengisian calon anggota AHWA pada saat registrasi.

“AHWA itu kalau memang mau diberlakukan seharusnya diputuskan dalam forum muktamar melalui mekanisme yang benar, bukan diberlakukan sebelum muktamar atau malah menjadi syarat ikut muktamar,” katanya.

Menurut dia, pidato Gus Mus (Rais Aam PBNU KH Mustofa Bisri) sewaktu terjadi “deadlock” saat sidang tata tertib sebenarnya telah memberikan jalan tengah, yakni Rais Aam dipilih oleh Rais Syuriah PWNU dan PCNU secara mufakat dan bila tidak sepakat maka dilakukan pemungutan suara sesuai dengan AD/ ART.

“Tapi, hal itu tidak dijalankan, karena pemilihan oleh Rais Syuriah juga tidak dilaksanakan, melainkan oleh panitia yang melakukan pemaksaan mekanisme AHWA dengan cara penentuan sembilan anggota AHWA berdasarkan daftar isian saat pendaftaran, padahal sembilan nama hanya diusulkan oleh sebagian PWNU dan PCNU saat registrasi,” katanya.

Apalagi, sistem AHWA pada praktiknya juga tidak hanya melibatkan sembilan anggota, melainkan 11 orang, karena Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf mengikuti jalannya sidang AHWA itu dengan cukup dominan, bahkan pengumuman hasil sidang AHWA juga bukan oleh para ulama yang menjadi anggota AHWA.

“AD/ART NU memang bukan kitab suci, sehingga bisa diubah, tetapi perubahan itu pun harus disetujui oleh mayoritas muktamirin (peserta muktamar). Jika disetujui oleh mayoritas muktamirin maka tidak ada masalah,” kata ulama tasawuf itu.

Atas dasar fakta-fakta itulah, dirinya tidak akan mengakui hasil Muktamar Jombang. “Produk muktamar yang tidak bisa memperbaiki situasi dan kondisi Indonesia maupun dunia tak perlu diakui. Saya punya keyakinan bahwa para almarhum pendiri NU menangis di hadapan Allah SWT melihat perilaku itu,” katanya. (*)

Wallahu Alam


Artikel Terkait