Kyai Liberal Husein Muhammad Minta Pemerintah Cabut Larangan PKI

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Kyai feminis liberal rujukan Jaringan Liberal Indonesia (JIL) Husein Muhammad meminta pemerintah mencabut larangan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).

KH Husein Muhammad: Larangan PKI Harus Dicabut !

RMOL . Pemerintah harus mencabut Tap MPRS No. 25 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Tap MPRS tersebut bertentangan dengan UUD 45.

Begitu dikatakan KH. Husein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Cirebon, kepada Kantor Berita Politik RMOL di PP Muhammadiah, Menteng, Jakarta (27/8).

Menurutnya, seharusnya yang dihukum itu hanya tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh PKI, bukan keyakinan mereka.
“Hak dia beragama dan hak tidak beragama itu harus dilindungi juga, sepanjang dia manusia,” tandasnya.

“Katanya pendapat seperti itu liberal, tapikan saya bicara secara konstitusi. Konstitusinya berbunyi begitu. Setiap warga negara, setiap orang itu harus dilindungi hak-hak dasarnya, termasuk hak-hak dasar dalam berkeyakinan atau tidak berkeyakinan,” pungkasnya.

KH Husein Muhammad: Apa yang Jadi Masalah dari Lambang Palu Arit Itu?

RMOL . Akhir-akhir ini bermunculan lambang Partai Komunis Indonesia di beberapa daerah. Seperti di Pamekasan, di Universitas Jember, dan di salah satu anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Terkait hal ini, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Cirebon, KH. Husein Muhammad, menanggapinya dengan santai.

“Apa yang menjadi masalah dari Palu Arit itu? Lalu kalau PKI memang kenapa? Mau diapain kalau PKI?” tanya Kiai Husein di sela diskusi Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta (Kamis, 27/8).

Justru lanjutnya, pemerintah harus mencabut Tap MPRS 25/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Karena Tap MPRS tersebut bertentangan dengan UUD 45 yang melindungi semua hak hidup bebas seseorang.

“Dia harus dilindungi. Yang dihukum itu hanya tindakan (kekerasan dan pelanggaran HAM), bukan keyakinan, tidak bisa keyakinan dihukum,” pungkasnya.

WALLAHUL MUSTA’AN


Artikel Terkait