FLPWNU Temukan Fakta 80 SK Baru Demi Memuluskan Said Agil

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Forum Lintas Pengurus Wilayah NU (FLPWNU) membentuk Tim Investigasi hasil muktamar NU 33 di Jombang dan menemukan fakta mengejutkan. Sebagaimana diketahui sebelum muktamar dilaksanakan ada ratusan pengurus cabang NU baik pengurus cabang istimewa luar negeri ataupun pengurus cabang kota/kabupaten yang yang belum mendapatkan surat keputusan (SK) peresmian pengurus dari PBNU karena berbagai kendala teknis dsb.

Namun, Karena demi memuluskan Said Agil Siraj kembali terpilih sebagai ketum PBNU, Tim Investigasi menemukan tidak kurang dari 80 SK turun mendadak menjelang muktamar demi mendapatkan suara dan khususnya 14 pengurus cabang dari Papua di duga pengurus PKB mendapatkan ID Card pengurus NU. Berbagai manuver dan manipulasi ini mulai terkuak semakin terbuka.

FLPWNU Kantongi Bukti Pelanggaran Muktamar ke-33 NU

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM- Tim Investigasi Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) bentukan Forum Lintas Pengurus Wilayah NU (FLPWNU) mengaku telah mengumpulkan sejumlah fakta kecurangan pada pelaksanaan Muktamar ke-33 NU di Jombang, 1-5 Agustus 2015.
Bukan hanya sejumlah surat keputusan pengangkatan nonprosedural, tim juga menemukan sejumlah data yang menunjukkan rekayasa dalam pemilihan ketua umum PBNU.

“Data kami membuktikan proses rekayasa di Muktamar sangat terang benderang,” kata Ketua Tim Investigasi Hasil Muktamar NU, Idy Muzayyad, dalam siaran persnya, Senin (17/8/2015).

Menurut Idy, temuan timnya tidak kurang dari 80 SK baru yang diterbitkan hanya untuk memuluskan rekayasa yang menginginkan Said Aqil Siradj kembali terpilih.

SK baru diantaranya berasal dari 14 pengurus cabang NU asal Papua.

Selain itu, sistem pemilihan AHWA yang disepakati ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Setelah sistem AHWA disepakati, panitia tidam melaksanakan pemilihan 9 nama seperti aturan yang disepakati. Mereka hanya mengambil 9 nama tertinggi yang diambil dari hasil registrasi peserta yang setuju sistem AHWA. Aturannya, harus pemilihan 9 nama,” tambah Idy.

Belum lagi, lanjut dia, prosedur baku pemilihan yang dilanggar.
“Jika putaran pertama selesai dan sudah menemukan calon ketum, maka calon itu dimintakan persetujuan dari Rais Aam terpilih. Itu tidak dilalui. Semua direkayasa dan melawan aturan,” tegasnya.

Sebelumnya, FLPWNU menyatakan sikap menolak hasil Muktamar NU ke-33 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, awal Agustus lalu.
“Kami, pengurus wilayah NU, menegaskan menolak hasil muktamar ke-33 karena sarat pelanggaran AD/ART, penuh rekayasa, dan manipulasi,” kata Kiai Haji Makmur Masyhur dari PWNU Banten dalam konferensi pers di Jakarta.

Selain menggugat muktamar ulang, FLPWNU juga akan menggugat hasil muktamar ke pengadilan agar ada solusi hukum.
Berikut tujuh poin sikap Forum Lintas Pengurus Wilayah NU:
1. Menolak hasil muktamar ke-33 NU di Jombang karena sarat pelanggaran AD/ART dan penuh rekayasa dan manipulasi.
2. Tidak mengakui kepengurusan PBNU hasil muktamar ke-33 dan menganggap kevakuman pengurus hingga adanya muktamar ulang.
3. Meminta Kementerian Dalam Negeri tidak mengakui kepengurusan PBNU hasil muktamar ke-33 karena cacat hukum.
4. Mengambil langkah hukum berupa gugatan “perbuatan melawan hukum” ke pengadilan terkait pelaksaan muktamar lalu.
5. Melaporkan secara pidana kepada penegak hukum segala bentuk kecurangan, penyimpangan, dan manipulasi oleh panitia muktamar.
6. Menolak cara-cara premanisme, termasuk intimidasi dan ancaman pemecatan kepada PWNU dan PCNU untuk menyelesaikan dinamika setelah muktamar.
7. Mengharapkan keluarga besar dan ulama NU untuk melihat persoalan secara jernih dan utuh dengan tidak membiarkan NU dikelola oleh pihak yang memanfaatkan NU untuk kepentingan pragmatis.

Sikap penolakan diteken 14 Rais Syuriah PWNU dari Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Banten, Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Papua Barat.

Makmur mengklaim 29 pengurus wilayah NU dari daerah lainnya juga setuju dengan sikap ini. Sekitar 400 pengurus cabang NU menyatakan hal sama.

Wallahu Alam


Artikel Terkait