PWNU Jateng Keluarkan SE Tolak Isi AHWA: Panitia Sembunyikan Tatib, Ini Muktamar Tidak Lazim!

Shortlink:

image

KH. Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriah PW NU Jateng (kanan) dan Muhammad Arja, Sekretaris PW NU Jateng.

NUGarisLurus.Com, Semarang – Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah bahkan telah membuat surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh PCNU di Jawa Tengah dan ditembuskan ke PBNU.

Surat tersebut ditandatangani Rais Syuriyah KH Ubaidullah Shodaqoh, Katib Syuriyah KH Ahmad Sya’roni, Ketua Tanfidziyah H. Abu Hafsin dan Sekretaris H. Muhammad Arja. Surat dengan nomor PW/11/375/
VII/2015 itu menyatakan, keberatan dan menolak untuk menyerahkan calon AHWA pada saat pendaftaran peserta Muktamar. Surat juga menyatakan dasar hukum penerapan AHWA tidak kuat karena tidak sesuai dengan AD/ART yang masih berlaku. Perubahan AD/ART tidak bisa dilakukan selain melalui forum tertinggi NU yang mempunyai kewenangan untuk itu, yakni Muktamar.

Dengan keluarnya sikap tegas PWNU Jateng ini berarti kini tinggal elit PWNU Jatim sendirian yang mendukung AHWA. Tapi sikap elit PWNU Jatim ini tak didukung oleh PCNU-PCNU se-Jatim. Dalam Muskerwil PWNU Jatim, 40 PCNU menolak AHWA.

Dikutip dari bangsaonline.com, Rais Syuriyah PWNU Bengkulu, KH. Abdul Munir menuding bahwa penerapan sistem AHWA itu merupakan bentuk rekayasa panitia Muktamar yang harus ditolak karena sarat dengan kepentingan dan tidak memiliki dasar yang sesuai dengan mekanisme organisasi NU.



Panitia Muktamar Sembunyikan Tatib, PWNU Jateng: Ini Muktamar Tak Lazim

Senin, 27 Juli 2015 13:07 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) menengarai adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan Muktamar ke-33 yang akan dilaksanakan di Jombang, Jawa Timur pada 1-5 Agustus 2015.

“Salah satu kejanggalan yang tampak adalah hingga saat ini, kurang lebih seminggu lagi pelaksanaan Muktamar, draft materi belum diberikan secara lengkap dan transparan kepada PWNU dan PCNU selaku peserta Muktamar nantinya. Itu hasil pembahasan PWNU dan PCNU di Jawa Tengah,” ungkap Wakil Ketua PWNU Jateng, Najahan Musyafak, Minggu (26/7/2015).

Menurutnya, di antara materi yang belum diberikan oleh panitia adalah konsep tata tertib Muktamar. Ia mempertanyakan lazimnya muktamar, rancangan tata tertib yang akan dibahas pada sidang pleno pertama, seharusnya sudah dibagikan untuk dipelajari terlebih dahulu. ( Baca juga: Rais Syuriah PBNU: Materi Muktamar tak Pernah Dibicarakan dengan Syuriah PBNU )

“Itu kalau lazimnya muktamar. Kecuali ini muktamar yang tidak lazim. Kan aneh. Bukan bermaksud suudzon, tapi kami menangkap ada sesuatu yang disembunyikan oleh panitia muktamar kali ini. Karena kalau tidak, mengapa draf itu tidak dibagi secara terbuka. Toh nanti mau dibahas dan disepakati forum Muktamar dan bisa pula berubah,” kata Najahan.

Selain itu, materi yang juga belum ada adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan dinilai oleh peserta muktamar melalui forum pandangan umum dalam arena muktamar. (Baca juga: Rais Syuriah PCNU Jember: Formulir AHWA untuk Menjebak Peserta Muktamar )

“Kalau bahan LPJ-nya belum ada, bagaimana kita akan melakukan penilaian? Kami meminta dengan hormat agar bahan materi LPJ itu segera dikirimkan agar dapat kita pelajari sebelum memasuki arena Muktamar. Sehingga di sana nanti kita tinggal memberikan pandangan secara obyektif. Dan itu tidak bisa kalau waktunya mepet,” papar Najahan.

Najahan meminta kepada PBNU dan panitia sebagai penerima mandat penyelenggaraan Muktamar agar bertindak profesional disertai ketulusan serta keterbukaan.

(BangsaOnline.Com/NUGarisLurus.Com)


Artikel Terkait