KH Jamaluddin Mariajang: PBNU Melanggar AD/ART, Jangan Bermain Kotor!

Shortlink:

image

*Dr KH Jamaluddin Mariajang, Rais Syuriah PWNU Sulawesi Tengah Kecam PBNU

NUGarisLurus.Com – Sosok Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU Sulawesi Tengah, Dr KH Jamaluddin Mariajang adalah termasuk sosok tegas di berbagai media yang berani secara terang -terangan mengkritik cara berorganisasi PBNU yang menurut beliau melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART NU).

Menurut beliau elit PBNU yang sekarang menjabat telah bermain dengan cara kotor dengan tujuan mempertahankan kedudukannya. Beliau mengatakan dirinya dan mayoritas PWNU akan melawan praktek curang yang sangat mungkin akan diterapkan dalam Muktamar mendatang.

“PBNU telah melanggar organisasi dan melecehkan AD/ART. Sebab hingga sekarang kita masih pakai AD/ART hasil Muktamar yang lalu. Munas tidak bisa menggantikan Muktamar,” ujarnya sebagaimana di kutip rmol.co.

KH Jamaluddin mengingatkan agar PB NU tidak menganggap enteng pengurus wilayah dan pengurus cabang.

“Kita di daerah semua tahu apa maunya PB NU. Jangan anggap orang-orang daerah tak mengerti organisasi,” katanya.

Dr KH Jamaluddin Mariajang menilai, PBNU telah melanggar AD ART. Sebab sebelum Muktamar, Pengurus Besar NU sudah memprovokasi dan memaksakan sistem ahwa. KH. Jamaluddin Maryajang mempertanyakan mengapa sistem ahwa terlihat dipaksakan yang didasarkan kepada asumsi bahwa PWNU dan PCNU tidak memenuhi kualifikasi untuk memilih pimpinan NU, sehingga harus diwakilkan melalui mekanisme ahwa.

Sementara sistem pemilihan yang sekarang berlaku berdasarkan AD ART hasil Muktamar Makassar sebenarnya juga sudah mengadopsi sistem perwakilan. Sebab, rois syuriyah dan ketua tanfidziyyah di PWNU dan PCNU itu sebenarnya mewakili warga NU di daerahnya. Jadi akan janggal kalau PBNU memaksakan PWNU dan PCNU yang merupakan perwakilan itu masih diwakilkan lagi.

“PBNU jangan terlalu menganggap rendah PWNU dan PCNU yang dianggap tidak memiliki kualitas serta integritas memadai untuk memilih pemimpin tertinggi NU. Jangan dikira kami tidak memiliki pandangan jernih dan obyektif tentang siapa yang tepat bisa mengurusi NU di tingkat PBNU,” ungkapnya seperti tertulis dalma keterangan pers yang diterima redaksi rmol.co.

Beliau juga mengingatkan bahwa dasar organisasi yang sekarang ini berlaku adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) yang dihasilkan Muktamar sebelumnya di Makassar. Sehingga jangan sampai terjadi rekayasa dengan menabrak aturan organisasi.

“Kami meminta agar segala bentuk rekayasa sebagaimana yang terjadi di pra muktamar sampai dengan Munas kemarin agar dihentikan,” imbaunya.

KH. Jamaluddin juga menegaskan bahwa keputusan tertinggi organisasi ditentukan oleh PWNU dan PCNU sebagaimana mandat organisasi melalui forum Muktamar.


Artikel Terkait