AHWA Versi Oknum PBNU Menurut KH. Tolchah Hasan: Kalimatu Al Haq Wa Urida Biha Al Bathil

Shortlink:

image

NUGarisLurus.Com – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Tolchah Hasan ternyata punya penilaian khusus terhadap gerakan ahlul halli wal aqdi (AHWA) versi oknum elit PBNU. Menurut dia, AHWA versi elit PBNU itu seolah mengandung kebenaran, tetapi sejatinya mengandung maksud kebatilan.

”Seperti ungkapan terkenal huwa kalimatul haq wa urida biha bil bathil,” kata KH Tolchah Hasan kepada Zis Muzahid Hasan, kontributor BANGSAONLINE.com yang mewawancarainya di kediamannya di Singosari, Kabupaten Malang Jawa Timur.

Kiai Tolchah Hasan yang terkenal istiqamah memegang prinsip dan tak pernah terkontaminasi politik ini juga tak mau mencalonkan diri sebagai Rais Am seperti yang ditawarkan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) kepada publik. Ia juga menolak mencalonkan sebagai anggota AHWA seperti yang dirilis PBNU yang menyebut 39 kiai sebagai calon AHWA.

Pernyataan Kiai Tolchah Hasan ini sekaligus menjawab teka-teki yang selama ini membuat penasaran para pengurus dan warga NU. Seperti diberitakan, KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) sempat mencalonkan Kiai Tolchah Hasan dan KHA Muchit Muzadi sebagai Rais Am.

“Kalau saya itu tidak pantas, karena ilmu saya hanya seujung kuku. Saya kira ulama yang pantas adalah KH Tolchah Hasan atau KH Muchit Muzadi,” kata Gus Mus di sela bedah buku di Gedung PWNU Jatim di Surabaya, Minggu (1/2/2015).

Menurut Kiai Tolchah Hasan, AHWA versi oknum elit PBNU yang dimunculkan menjelang Muktamar NU di Jombang ini sarat dengan kepentingan politik, karena yang mengendalikan di belakangnya adalah para politisi. PBNU hanya dijadikan instrument untuk elite politik tertentu.

‘’Jadi sangat beda dengan AHWA yang dimunculkan pada Muktamar NU yang mencetuskan khitah NU tahun 1984 di Situbondo,’’ ujarnya.

Menurut dia, ada indikasi pihak pihak yang berada di balik konsep AHWA ini adalah mereka yang dulu ‘’dimenangkan’’ dalam Muktamar NU di Makassar. Padahal –menurut Kiai Tolchah– Muktamar NU di Makassar adalah Muktamar NU paling buruk sejak NU didirikan. Karena Muktamar NU di Makassar sarat dengan kepentingan politik bahkan diwarnai dengan riswah atau money politics.

‘’Jadi mereka yang bermain di Makassar itu ingin mempertahankan status quo- nya, yaitu mereka ingin tetap bertengger sebagai penguasa di PBNU,’’ papar Menteri Agama RI itu.


Menurut KH. Tolchah Hasan Muktamar NU di Makassar adalah Muktamar NU paling buruk sejak NU didirikan. Karena Muktamar NU di Makassar sarat dengan kepentingan politik bahkan diwarnai dengan riswah atau money politics.

Karena itu pihaknya menyatakan tidak mau mencalonkan diri dalam Muktamar di Jombang dalam posisi apa pun, kendati ada pihak-pihak yang mendesak agar dirinya maju sebagai calon Rais Aam. Pihaknya juga menyatakan bahwa mencalonkan diri bukanlah kebiasaannya, sejak dulu sampai sekarang ingin tetap mempertahankan prinsip tersebut.

Menurut KH Tolchah, sangat sulit sekarang ini mencari ulama yang sekaliber para ulama yang memunculkan AHWA pada era Muktamar Situbondo tahun 1984.

Dalam pandangan Kiai Tolchah Hasan, kini kiai yang ada sekarang sudah terkontaminasi kepentingan politik jangka pendek seperti terlibat dalam Pilkada dan sebagainya. Ulama sekarang juga kerap masuk dalam kelompok hubbul jah dan hubbul maal (cinta kekuasaan politik dan cinta harta).

”Maka berlaku sebuah kredo, biasanya yang hubbul jah otomatis adalah hubbul maal . Mereka yang senang politik kekuasaan biasanya juga senang harta. Kalau sudah terperangkap dalam kredo ini maka tidak layak sebagai kiai wara’, melainkan hanya kiai makelar saja atau broker kiai,’’ jelas mantan Rektor Universitas Malang (Unisma) ini.

Meski demikian, Kiai Tolchah tidak putus asa. Dia berharap akan muncul pemimpin yang lebih berkualitas dan mempunyai integritas yang tinggi pada Muktamar NU di Jombang, sehingga masih ada harapan agar NU bisa lebih baik di masa mendatang. Menurut dia, pemimpin NU yang ada sekarang mulai dari tingkatan terendah hingga ke PBNU perlu ada perubahan secara revolusioner.

Menurut dia, mempertahankan status quo adalah suatu tindakan mundur, karena pemimpin yang kini di NU tidak mempunyai kapasitas dalam menjawab tuntutan zaman. (NUGarisLurus.Com/BangsaOnline.Com)


Artikel Terkait