KH Ma’ruf Amin: Pemimpin Harus Memimpin Umatnya dengan Syariat Islam

Shortlink:

image

Mustasyar PBNU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Pusat KH. Ma’ruf Amin

Hidayatullah.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pada prinsipnya ada 2 hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Diantaranya memimpin umatnya dengan syariat Islam.

“Seorang pemimpin harus memimpin umatnya
sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak begitu
maka haram (apa saja yang ia perintahkan,
red),” tegas KH. Ma’ruf saat menjadi
pembicara pada acara diskusi dengan tema
“Janji Pemimpin Dalam Tinjauan Fikih dan
Konstitusi” di Aula Kantor MUI Pusat Jakarta,
Kamis (04/06/2015).

Selain itu, menurut KH. Ma’ruf, seorang
pemimpin harus berjanji melakukan sesuatu
yang bisa membawa kemaslahatan untuk
umat serta sanggup memenuhi janji tersebut.

“Artinya membangun kemaslahatan,
menghilangkan kerusakan-kerusakan atau
memperbesar kemaslahatan dan
meminimalkan kerusakan-kerusakan,” papar
KH. Ma’ruf.

KH. Ma’ruf mengatakan pemimpin yang tidak
menepati janjinya maka ia akan berdosa. Dan
bagi pemimpin yang berdosa tidak ada sanksi
dalam aturan hukum melainkan hanya sanksi
moral.
“Pemimpin yang berdosa itu apa
hukumannya? Tidak ada sanksi bagi
pemimpin yang berdosa kecuali mungkin
sanksi moral,” pungkas KH. Ma’ruf.

Acara diskusi tersebut digelar dalam rangka
pra Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-
Indonesia Ke-5 dengan tema “Ulama
Menjawab Problematika Umat Dan
Kebangsaan” yang akan dihelat di Pesantren
At-Tauhiddiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah
mulai tanggal 7 hingga 10 Juni 2015.*

Segera Tindak Lanjuti Aturan Jilbab

Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Pusat mendorong dan mendesak
pemerintah supaya segera menindak lanjuti
wacana aturan jilbab TNI yang pernah
dilontarkan oleh Panglima TNI Moeldoko.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat,
KH. Ma’ruf Amin saat menanggapi pertanyaan
wartawan terkait bagaimana sikap pemerintah
merespon aturan jilbab bagi kowan TNI yang
pernah dilontarkan oleh Panglima TNI
Moeldoko.

“Kami meminta kepada pemerintah supaya
segera menindaklanjuti wacana aturan jilbab
bagi kowan TNI,” tegas KH. Ma’ruf kepada
wartawan usai acara diskusi pra Ijtima’ Ulama
“Janji Pemimpin Dalam Tinjauan Fikih Dan
Konstitusi” di Kantor MUI Pusat, Menteng,
Jakarta Pusat, Kamis (04/06/2015).

KH. Ma’ruf menegaskan jangan kemudian
wacana aturan jilbab ditiadakan sebab, itu
sudah menjadi dambaan banyak pihak dan
tidak bertentangan maupun mengganggu
tugas kowan TNI sebagaimana kowan TNI
yang dinas di Aceh.

“Ada nilai positif jika aturan dibolehkannya
jilbab TNI itu direalisasikan, pertama mereka
akan merasa tenang karena telah
menjalankan ajaran agamanya dan berikutnya
diharapkan dengan jilbab itu bisa memberikan
motivasi kepada mereka untuk bisa berbuat
dengan lebih baik lagi,” tandas KH. Ma’ruf.*


Artikel Terkait