Jika AHWA Menjadi SOLUSI, Maka Jangan Masuki Tokoh LIBERALISASI!

Shortlink:

image

Kediri – Forum kiai sepuh Jawa Timur mengusulkan pemilihan Ketua Umum Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus 2015 melalui mekanisme formatur.

Usulan itu akan dibawa ke musyawarah nasional alim ulama agar direkomendasikan pada muktamar. Usulan tersebut disepakati setelah beberapa kiai sepuh NU bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Rabu, 10 Juni 2015.

Juru bicara forum kiai, KH Anwar Iskandar, mengatakan hasil pertemuan menyepakati menggunakan mekanisme ahlul halli wal aqdi (AHWA) atau formatur dalam pemilihan ketua tanfidziyah maupun rais am. “Mekanisme ini mengeliminir potensi perpecahan yang terjadi setelah pemilihan,” kata Anwar Iskandar.

Menurut dia ada beberapa alasan mengapa para kiai mengusulkan mekanisme ini. Selain legal karena diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem itu digunakan oleh pemimpin pemimpin dunia setelah Nabi Muhammad wafat.

Forum juga telah membicarakan beberapa nama yang akan diusulkan menjadi anggota formatur, di antaranya KH Maimun Zubair, KH Anwar Manshur, KH Mas Subadar, KH Miftahul Ahyar, dan KH Mustofa Bisri.

Para ulama tersebut dinilai tepat mewakili seluruh kalangan NU dalam memilih dan menetapkan Ketua Umum PBNU dan Rais Am NU. “Kalau tidak disetujui di pemilihan ketua, minimal syuriah,” ujarnya.

Kesepakatan menggunakan sistem ini, kata KH Anwar, akan diajukan dalam rapat para ulama atau musyawarah nasional (Munas) alim ulama yang diselenggarakan sebelum muktamar. Dalam forum para kiai ini masih dibahas tentang kepemimpinan dan belum sampai materi. Harapannya, sistem AHWA ini nantinya bisa digunakan memilih Rais Aam serta Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

“Sekarang baru kepemimpinan, dan nanti akan disampaikan di munas alim ulama. Untuk materi, nanti akan diputuskan di munas, dan ini jadi rekomendasi,” ujarnya.

Pertemuan forum kiai di Lirboyo dihadiri KH Anwar Manshur, KH Kafabihi Mahrus dan KH Habibuloh Zaini selaku tuan rumah; KH Zainudin Djazuli dan KH Nurul Huda dari Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri; KH Mas Subadar dan KH Idris Hamid dari Pasuruan, KH Miftahul Ahyar dari Surabaya, serta KH Anwar Iskandar dari Pesantren Al Amin, Ngasinan, Kediri.

Sampai saat ini, masih terjadi perdebatan tentang sistem yang akan digunakan dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada Agustus 2015. Sebagian memprotes sistem pemilihan via musyawarah mufakat atau AHWA dan sebagian lagi sepakat. Protes yang dilancarkan dari beberapa pengurus wilayah (PW) dan PC itu, karena menilai AHWA bertentangan dengan Bab XIV Pasal 41 poin (a), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD ART) NU.

Dalam pasal tersebut dikatakan, Rais ‘am dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam muktamar setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya. Dan jika melihat banyaknya jumlah warga NU di seluruh Indonesia maka para ketua PWNU dan PCNU adalah dalam posisi AHWA yang lebih tepat dan menyeluruh.

Namun, mereka yang setuju AHWA menyatakan tak ingin Muktamar NU mirip pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga berakhir dengan suap menyuap seperti muktamar Makassar yang terbukti menghasilkan kepengurusan kotor dan semrawut lima tahun belakangan ini.

Terlepas dari semua itu, ternyata nama terakhir yang diusulkan masuk tim formatur dalam AHWA adalah tokoh yang sudah terkenal liberal pejabat Rois ‘Am dhoruri hari ini yang juga mertua pemimpin JIL Ulil Abshar Abdalla. Wallahul Musta’an.


Artikel Terkait