Rais Syuriah NU Bojonegoro KH. Ahmad Maimun Syafi’i Kritisi Penerapan AHWA

Shortlink:

image

Rais Syuriah NU Bojonegoro KH. Ahmad Maimun Syafi’i: Saat Ini Sulit Mencari Figur Kiai Anggota AHWA, Misalnya Harus Adil Dan Mujtahid Mutlak

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com – Rais
Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
(PCNU) Bojonegoro KH Achmad Maimun
Syafii mengingatkan agar Muktamar NU ke-33
di alun-alun Jombang pada 1 – 5 Agustus
2015 jangan sampai berujung ramai hanya
karena memaksakan sistem pemilihan Ahlul
Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk Rais Am.

”Yang repot, pada waktu itu juga
Muhammadiyah mengadakan Muktamar.
Kalau (Muktamar) kita rame, sedang
Muktamar Muhammadiyah berlangsung
kondusif, kan malu kita,” kata Kiai Achmad
Maimun Syafii kepada BANGSAONLINE.com
kemarin malam (Minggu, 24/5/2015).

Menurut dia, untuk menghindari konflik atau
rame sebenarnya mudah. Semua pihak harus
istiqamah dan kembali kepada pedoman
organisasi.

”Setiap organisasi kan ada Qur’an dan
Haditsnya,” katanya. Artinya, setiap
organisasi sudah ada Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

”Kalau tak sesuai dengan AD/ART jangan
dipaksakan,” katanya sembari menyatakan
AD/ART yang sudah jelas tak usah ditafsir
lagi dengan berbagai penafsiran.

Ia mengaku hadir dalam dua pertemuan yang
digelar PWNU Jawa Timur, baik di Ploso Kediri
maupun di Sidogiri Pasuruan. ”Kiai Miftah
(Miftahul Achyar-red) menyampaikan AHWA
dengan alasan-alasannya,” katanya.

Diantaranya untuk menangkal riswah. “Tapi
orang yang menolak AHWA kan berpendapat
bahwa AHWA tidak bisa menjamin bersih dari
riswah,” katanya.

Lagi pula, menurut dia, juga sulit mencari
figur kiai yang akan didudukkan sebagai
anggota AHWA. ”Personelnya siapa. Sekarang
kan sulit. Misalnya anggota AHWA harus adil,
harus mujtahid mutlak. Tapi apa ada
manusianya,” katanya.

Karena itu ia mengingatkan agar AHWA
jangan dipaksakan kalau tak disepakati
mayoritas PCNU atau Muktamirin. Sebab NU
bisa rame dan berlarut-larut sehingga
mengganggu kesolidan organisasi.

Ia bercerita saat pertemuan di Sidogiri
Pasuruan, PWNU Jawa Timur memberi
pemahaman bahwa AHWA adalah hasil
keputusan Munas di Jakarta. ”Saya sendiri
kan tidak tahu karena tak hadir dalam
Munas,” katanya.

Menurut dia, dalam pertemuan di Sidogiri itu
semua PCNU seolah sudah bulat mendukung
AHWA. ”Tak tahu diluar Jawa Timur, apakah
seperti itu,” katanya.

Namun ternyata dalam perkembangannya,
banyak PCNU yang menggelar pertemuan di
wilayahnya masing-masing. Mereka mengkaji
AHWA secara obyektif dari berbagai
perspektif. Termasuk mencari informasi apa
benar AHWA adalah hasil keputusan Munas.
Akhirnya, ”pertemuan itu sekarang tak bulat,”
katanya. Karena masing-masing PCNU kini
sudah punya dasar sendiri dan punya
informasi sendiri tentang AHWA.
Ia mengaku prihatin dengan kenyataan
Muktamar NU ke-32 di Makassar yang
berlangsung penuh riswah (uang sogok).

”Tapi waktu itu saya masih Mustasyar, belum
di Syuriah. Jadi saya tak dapat undangan,”
katanya. Ia berharap Muktamar NU ke-33 di
Alun-Alun Jombang jangan sampai
mengulang kasus Muktamar NU di Makassar.


Artikel Terkait