NU Dan Muhammadiyah Protes Rencana Sultan Jogja Hapus Gelar Khalifatullah Demi Angkat Putrinya Sebagai Putri Mahkota

Shortlink:

image

NU Dan Muhammadiyah Protes Keinginan Sultan Jogja Hapus Gelar Khalifatullah Dan Angkat Putrinya Sebagai Putri Mahkota

YOGYAKARTA – Sabda Sultan
Hamengku Buwono X tak hanya menuai pro
dan kontra di dalam lingkungan Keraton
Yogyakarta. Di luar lingkungan keraton,
organisasi masyarakat Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama ikut angkat bicara, kemarin.

Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu
menyayangkan dan mencemaskan penguasa
keraton Yogyakarta yang mengubah gelar
“Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang
Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono
Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman
Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang
Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta
Hadiningrat”.

“Penghapusan gelar pemimpin agama itu
praktis mengubah pakem Keraton Yogya
yang selama ini beridentitas sebagai
Kerajaan Mataram Islam,” ujar Ketua
Muhammadiyah Kota Yogyakarta Heni
Astiyanto kepada Tempo, kemarin.

Menurut dia, Sultan tak perlu menghapus
gelar khalifatullah itu jika tujuannya untuk
memodernisasi nilai dalam keraton. Jabatan
khalifatullah, kata dia, secara harafiah tak
merujuk bahwa Sultan hanya sebagai
pemuka untuk umat Islam semata.
“Khalifatullah memiliki arti pemimpin yang
mengatur bumi, bukan pemimpin agama
tertentu saja,” ujar Heni.

Dia juga menambahkan, jika gelar itu
dihapus, berarti ada raja baru. “Tapi dari
kerajaan mana? Wong keraton Yogya itu
Mataram Islam.”

Heni menegaskan, Muhammadiyah sangat
menghargai nilai tradisi dalam keraton. Tapi
jika Sultan HB X ingin memunculkan
paradigma baru lewat Sabdaraja, dia
berharap tak menabrak pakem dan ideologi
tradisi yang sudah dijaga bersama selama
ini. “Tradisi keraton itu sudah baik, tak perlu
diubah lagi dan membingungkan
masyarakat,” ujar dia.

Keputusan Sultan mengangkat putri sulung
GKR Pembayun menjadi putri mahkota
termasuk yang dinilai Heni menabrak adat
keraton itu. “Kami tak setuju (raja
perempuan), bukan bicara soal kesetaraan
namun pakem adatnya,” ujar dia.

Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama
Yogyakarta Jadul Maulana juga khawatir
penghilangan gelar khalifatullah membuat
Keraton Yogya mengalami disorientasi.
Menurut dia, khalifatullah menjadi satu
bagian utuh ajaran Al-Quran. “Bukan untuk
tujuan diskriminatif, tapi membimbing
pemimpin agar bisa menjalankan perilaku
sesuai ajaran Allah. Ini sifatnya universal,”
ujar Jadul.

Jadul menilai, jika Sultan HB X
menghilangkan gelar khalifatullah, itu sama
saja dengan bunuh diri kebudayaan. Dia
menuturkan kekhalifahan di keraton Yogya
seumur dengan kehalifahan yang pernah
hidup di dunia berabada-abad silam, seperti
di India dengan Kekhalifahan Mughal dan
Shalafiyah di Iran yang kini sudah punah.

Adik Sultan Akan Gugat

Raja Keraton Yogyakarta mengubah
“Buwono” dalam namanya menjadi “Bawono”
dan menghapus kata “Khalifatullah” dalam
gelarnya, Kamis pekan lalu. Sejumlah kerabat
Keraton tak sepakat dengan keputusan itu.
Adik Sultan Hamengku Buwono X, Gusti
Bendara Pangeran Harya Prabukusumo,
mengatakan akan meminta bantuan
pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra jika
persoalan ini berlanjut ke ranah hukum.
“Kalau diselesaikan secara kekeluargaan
tidak bisa, ya ke ranah hukum,” kata
Prabukusumo, Selasa, 5 Mei 2015.

Meski demikian, Prabukusumo mengatakan
belum bisa memberikan keterangan pasti
tentang sikap bulat kerabat yang tak sepakat
dengan sikap Sultan itu. “Kami tidak bisa
berpendapat sendiri-sendiri,” katanya.

Untuk memutuskan sikap bersama, menurut
Prabukusumo, kerabat menggelar pertemuan
pada Rabu malam, 6 Mei 2015. Lalu, pada
Kamis, 7 Mei 2015, mereka akan menziarahi
makam raja-raja di Imogiri, Kabupaten
Bantul. “Nanti di Imogiri akan jumpa pers,
sekalian nyekar,” katanya.

Sultan diberitakan akan mengirimkan surat
untuk menjelaskan perubahan namanya ke
Kementerian Dalam Negeri. Menurut
Prabukusumo, persetujuan Kementerian
terhadap perubahan nama gelar itu dinilai
akan memicu protes dari keluarga besar
Keraton Yogyakarta.

Bisa-bisa, kata Prabukusumo, keturunan
Hamengku Buwono I hingga IX akan
melayangkan gugatan ke pengadilan tata
usaha negara karena pengubahan nama itu
berarti melanggar paugeran (aturan hukum
Keraton). “Kalau melanggar paugeran kan
berarti melanggar konstitusi,” katanya.


Artikel Terkait