Inilah Rekomendasi Kiai Jawa-Madura, NTB- Bali untuk Muktamar NU

Shortlink:

image

KHR Azaim Ibrahimy

SITUBONDO – BANGSAONLINE.com –
Sarasehan Nasional yang diikuti para kiai NU
asal Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara
Barat (NTB) di Pondok Pesantren Salafiyah
Syafiiyah Sukorejo Asembagus Situbondo
melahirkan tujuh rekomendasi.
Diantaranya mendesak Panitia Muktamar NU,
baik pusat maupun daerah, terutama PBNU
mempertibangkan kembali tempat Muktamar
NU yang rencananya ditempatkan di alun-alun
Jombang. Menurut para kiai itu, penempatan
Muktamar NU di alun-alun Jombang sama
dengan merendahkan muru’ah ulama NU.
Sebab dalam sejarah NU, Muktamar NU selalu
identik dengan pesantren besar. Karena
keputusan-keputusan strategis NU bersifat
sakral dan keagamaan.
Seperti diberitakan bangsaonline.com, para
kiai dari Jawa, Madura, Bali dan NTT
berkumpul di Pondok Pesantren Salafiyah
Syafiiyah Sukorejo Asembagus Situbondo.

Mereka menyikapi kondisi NU yang dianggap
mulai kerasukan berbagai paham di luar
Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja), seperti
Syiah, Wahabi, Islam Liberal dan sebagainya.
Para kiai itu membahas tema besar yaitu:
Meneguhkan QONUN ASASI sebagai Prinsip
Jamiyah Nahdlatul Ulama’.

Hadir sebagai pembicara KHA Hasyim Muzadi,
Pengasuh dua Pondok Pesantren Mahasiswa
Al-Hikam Malang dan Depok Jawa Barat.
Selain Kiai Hasyim Muzadi tampil KHR Azaim
Ibrahimy, pengasuh Pesantren Salafiyah
Syafiiyah Sukorejo Asembagus Situbondo dan
KH Hasan Basri, mudir Ma’had Aly Sukorejo
Asembagus Situbondo. Dalam acara tersebut
KH Muhyiddin Abusshomad, Rais Syuriah
PCNU Jember juga tampil memberi sambutan
di depan para kiai.

Inilah rekomendasi lengkap para kiai di
Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo
Asembagus Situbondo yang dibacakan oleh
KH Misbahus Salam:

Mencermati situasi dan kondisi menjelang
penyelenggaran Muktamar NU, maka Forum
Silaturrahim Pondok Pesantren dan Tokoh NU
NTB. Bali. Jawa dan Madura, menghimbau
kepada seluruh kader dan warga NU se-
Indonesia:

1. Bahwa Anggaran Dasar dan Rumah Tangga
(AD/ART) NU harus tetap merujuk kepada
Qanun Asasi, terutama sistem bermazhab baik
dalam bidang Aqidah, Fikih, dan Tasawwuf.

2. Bahwa NU lahir dari para ulama pesantren,
maka lembaga Syuriah yang merupakan
reprensentasi dari ulama harus dikembalikan
kepada visi awal pendirian NU, dan secara
organisasi harus lebih kuat daripada
Tanfidziyah.

3. Muktamar yang merupakan lembaga
permusyawaratan tertinggi di dalam
organisasi NU harus bersikap tegas dan kritis
terhadap paham-paham yang mempengaruhi
NU yang pada akhirnya akan mengubah
haluan sejati NU.

4.Harus selektif dalam menempatkan kader-
kader NU di posisi tertentu karena ada
indikasi yang mengarah pada dugaan bahwa
beberapa orang yang telah terpilih terbukti
berafiliasi kepada kelompok-kelompok yang
tidak sejalan dengan Qanun Asasi NU.

5. NU dan pesantren dengan manhaj
tatsamuh serta tawassuth telah terbukti dapat
mengawal kehidupan berbangsa dan
bernegara yang aman dan penuh toleransi.
Oleh karena itu, muktamar NU bertanggung-
jawab untuk mempertahankan manhaj ini dan
menolak intervensi baik dari paham ekstrim
kanan maupun kiri dan intervensi partai
politik manapun.

6. Hendaknya warga NU berkomitmen untuk
mempertahankan eksistensi Ahlussunnah Wal
Jama’ah di tempat berkhidmat masing-masing
dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai
yang tertuang dalam Qanun Asasi.

7. Mendesak Panitia Muktamar NU, baik
Pusat maupun daerah, terutama PBNU, untuk
mempertimbangkan lokasi Muktamar yang
rencananya ditempatkan di alun-alun
Jombang. Penempatan Muktamar NU di alun-
alun jelas merendahkan muru’ah para ulama
NU. Sebab sejarah Muktamar NU selama ini
identik dengan pesantren besar. Keputusan-
keputusan strategis NU dalam Muktamar
bersifat sakral dan keagamaan untuk
kepentingan umat, bangsa dan Negara.

Maka PBNU dan Panitia harus arif dan
bijaksana untuk memindahkan pembukaan,
sidang pleno dan penutupan Muktamar NU
ke-33, dari Alun-Alun Jombang ke Pesantren
Tebuireng mengingat di pesantren tersebut
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan
Museum Islam Nusantara Hasyim Asy’ari yang
luas lokasinya mencapai 5 hektar.

Sebelumnya diberitakan HARIAN BANGSA dan
bangsaonline.com, Direktur Jenderal
Kebudayaan yang juga Ketua PBNU Prof
Kacung Marijan, PhD merasa heran terhadap
Panitia Muktamar NU yang akan
menempatkan pembukaan dan sidang pleno
Muktamar NU di alun-alun Jombang.
”Masak pembukaan Muktamar NU di alun-
alun, ini gimana,” katanya tak habis pikir. Ia
minta agar semua pihak mengkomunikasikan
dengan PBNU, terutama Panitia Pusat
Muktamar NU, agar pembukaan Muktamar NU
dipindah ke Pesantren Tebuireng. ”Kalau
pembukaan di Tebuireng kan pas. Kan pendiri
NU di Tebuireng,” katanya kepada HARIAN
BANGSA dan bangsaonline.com.

Apalagi Presiden Joko Widodo akan
meresmikan Gedung Museum Islam Nusantara
Hasyim Asy’ari di Pesantren Tebuireng. ”Jadi
kan pas Presiden meresmikan Museum itu
sekaligus membuka Muktamar NU,” katanya.

Karena itu, menurut dia, pembukaan
Muktamar NU harus diletakkan di Pesantren
Tebuireng, yaitu di lokasi Museum Hasyim
Asy’ari. ”Sebab pendiri NU kan di Tebuireng.
Jadi ada nilai historisnya,” kata Kacung
Marijan yang kini juga Ketua Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU).


Artikel Terkait