PWNU Jawa Tengah: Jangan Sampai Muktamar NU Mengulang Muktamar Makassar Yang Bertaburan Politik Uang

Shortlink:

Drs. KH Abu Hafsin

Drs. KH Abu Hafsin

JAKARTA (BangsaOnline) – Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Drs KH Abu Hafsin selama ini dikenal sebagai pendukung sistem pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa). Namun berbeda dengan konsep dari PBNU dan PWNU Jawa Timur yang ingin meng-Ahwa-kan pemilihan Rais Aam, Kiai Abu Hafsin justru menginginkan Ketua Umum Tanfidziah PBNU yang dipilih oleh Ahwa dan Rais Aam terpilih.

“Intinya bagaimana agar Rais Am dan Ketua Umum PBNU bisa bekerja sama dengan baik,” kata Kiai Abu Hafsin kepada BangsaOnline.com tadi malam (30/3). Artinya, kalau Ketua Umum PBNU itu ditunjuk oleh Rais Am terpilih pasti patuh kepada Rais Am dan bisa bekerjasa sama secara baik.

Seperti pengurus NU lainnya, Kiai Abu Hafsin juga mengingatkan agar Muktamar NU ke-33 di Jombang jangan sampai mengulang kasus Muktamar NU di Makassar yang bertaburan politik uang. Karena itu, menurut Kiai Abu Hafsin, perlu membuat strategi agar kasus buruk itu tak terulang. Salah satu caranya, yaitu Ketua Umum PBNU dipilih atau ditunjuk oleh Rais Am atau anggota Ahwa. ”Cuma apa mau Ketua Tanfidziah ditunjuk,” katanya.

Logikanya, kalau Ketua Umum PBNU saja menolak ditunjuk, apalagi Rais Am PBNU. Karena itu Kiai Abu Hafsin mengaku memaklumi sikap para PWNU yang mayoritas menolak Ahwa. ”Kalau memang seperti itu ya monggo,” kata Kiai Abu Hafsin dengan nada santun.

Seperti diberitakan BangsaOnline.com kemarin, upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memberlakukan sistem Ahawa dalam pemilihan Rais Am tampaknya bakal kandas. Sebab, mayoritas PWNU di Indonesia menolak sistem tersebut karena tak sesuai dengan AD/ART dan dianggap mengambil hak PWNU dan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama). Bahkan 25 PWNU dari total 33 PWNU se-Indonesia mengaku sudah bulat dan tanda tangan menolak sistem Ahwa diberlakukan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang. Tanda tangan penolakan itu sempat diperlihatkan kepada BangsaOnline.com.

Mereka yang sepakat menolak Ahwa, antara lain: PWNU Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Utara (Kaltara), Bali, Banten, Sulawesi Utara (Sulut), Lampung, Kepulauan Riau (Kepri), Maluku Utara, Sulawesi Barat (Sulbar), Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Riau, Papua Barat, Gorontalo, Babel, Bengkulu dan beberapa PWNU lain.

Ketika dikonfirmasi BangsaOnline.com, para Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah PWNU itu membenarkan telah terjadi kesepatan menolak Ahwa.

”Pengurus Cabang dan Wilayah bukan orang awam, mereka terdiri dari tokoh-tokoh yang alim dan memiliki kemampuan organisasi serta paham terhadap siapa yang layak menjadi Rais Am dan ketua Umum PBNU,” kata Prof. DR. Abd. Rahim Yunus, Wakil Ketua PWNU Sulawesi Selatan kepada BangsaOnline.com. Abd Rahim Yunus dikenal juga sebagai Guru Besar Sejarah Islam UIN Alaudin.

Rais Syuriah PWNU Banten KH. Tb. Abdul Hakim dan Ketua Tanfidziah PWNU Banten H. Makmur Masyhar juga kompak menolak Ahwa. ”Kami tidak setuju Ahwa, sebab AD/ART dan keputusan Konbes dan Munas di Cirebon yang sudah tertulis tak ada perubahan ke Ahwa. Pilihan secara langsung merupakan pilihan yang demokratis dan akan menghasilkan Rais Am dan Ketua Umum PBNU yang diharapkan oleh para kiai asal tidak ada intervensi dari pihak diluar NU,” tegas Kiai Tb Abdul Hakim.

“Mengubah sistem pemilihan itu harus ada dasarnya yang kuat. Ini dasarnya apa dan tujuannya apa?,” katanya.

Haji Makmur Masyhar mengingatkan bahwa bukan sistem pemilihan yang harus diubah, tapi praktik politik uang yang harus diberantas. Menurut Makmur, kalau Muktamar NU bersih pasti melahirkan pemimpin yang baik.

”Kalau muqaddimahnya sudah tidak baik, maka akan melahirkan pemimpin yang tidak baik. Contohnya Muktamar NU di Makassar. Akhirnya produknya (hasil kepemimpinannya) ya seperti (PBNU) yang sekarang ini,” katanya.

Ketegasan menolak Ahwa juga dikemukakan Rais Syuriyah PWNU Lampung KH. Ngaliman Marzuki. Kiai Ngaliman mengaku khawatir Ahwa hanya sekedar langkah rekayasa untuk menghadang tokoh NU yang kini mendapat dukungan luas dari para pengurus NU se-Indonesia yakni KH. Hasyim Muzadi.


Artikel Terkait