PBNU & MUI TOLAK UU NIKAH BEDA AGAMA, SEMENTARA WALUBI & PGI MENDUKUNG UU NIKAH BEDA AGAMA

Shortlink:

 

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sidang kelima ini, pihak terkait yang dihadirkan diantaranya PGI, Walubi, PBNU dan MUI.

Dari empat ormas keagamaan itu, dua ormas yakni PGI dan Walubi menyetujui perkawinan beda agama. Sementara dari Islam, PBNU dan MUI terang-terangan menolak.

Pengurus PBNU KH Ahmad Ishomuddin mengatakan, pernikahan tidak hanya dipertanggungjawabkan di depan manusia. Tetapi juga di depan Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, pernikahan menurutnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Menurut dia, seluruh ulama menyepakati atas keharaman pernikahan antara orang Islam, baik pria maupun wanita, dengan orang-orang musyrik.

“Para ulama sepakat bahwa Muslimah tidak boleh dinikahkan dengan non Muslim baik dia musyrik maupun beragama Yahudi atau Nasrani,” kata Ahmad Ishomuddin.

Dia menegaskan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah benar dan tidak perlu diubah lagi karena sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Senada dengan PBNU, MUI pun menolak UU berbeda agama karena dulu sejarah berdirinya UU larangan menikah beda agama sudah disahkan dan sudah melalui tahapan pro kontra seperti ini.

“Para pemohon seharusnya banyak-banyak membaca buku literatur tentang sejarah perumusan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1/1974. Pemohon sebagai kaum terpelajar saat mengajukan permohonan, harusnya tahu bahwa seluruh permohonannya sudah pernah dibahas panjang lebar sebelumnya,” kata Kuasa Hukum MUI, M Luthfie Hakim, dalam sidang perkara pengujian Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (05/11).

Sementara pandangan Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia) berpendapat: “Jodoh itu sudah ditentukan, tergantung dharma dan karma. Yang nikah kan orangnya, bukan agamanya,”.

Senada dengan Walubi, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) juga mendukung pengesahan perkawinan meski berbeda keyakinan. Pasal 2 Ayat 1 dinilai mengabaikan realitas warga negara Indonesia yang beraneka ragam latar belakang dan budaya. Serta melanggar hak asasi manusia.

“Karena itu pasal 2 ini telah megabaikan kenyataan bahwa manusia memiliki rasa cinta yang sifat universal tidak mengenal warna kulit, keturunan maupun agama. Meskipun beda agama bukanlah suatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang beda suku ras dan agama bukanlah hal yang mustahil,” kata Kuasa Hukum PGI Nikson Lalu.


Artikel Terkait