Kyai Liberal Said Aqil Kembali Nyalon Ketum NU, PCNU Kediri KH Ahmad Subakir: Jangan Pikir Kita Diam Karena Tidak Tahu

Shortlink:

 

Ayatullah Ali Tazkiri (kanan), Qazi Asgar, wakil pemimpin tertinggi (Wali Fakih) dalam urusan haji Iran (tengah), dan KH Said Aqil Siradj

Ayatullah Ali Tazkiri (kanan), Qazi Asgar, wakil pemimpin tertinggi (Wali Fakih) dalam urusan haji Iran (tengah), dan KH Said Aqil Siradj

Said Aqil Siradj mengaku bakal maju sebagai calon ketua umum PBNU dalam Muktamar NU ke-33 yang akan digelar pada 1 hingga 5 Agustus 2015 di Jombang Jawa Timur. Kiai Said Aqil yang kini menjabat ketua umum PBNU itu juga memastikan pemilihan ketua umum PBNU akan dilakukan dengan sistem langsung. Artinya, pemilik suara yang akan menentukan siapa yang akan terpilih memimpin NU.

“Saya sudah bertemu para kiai dan cabang serta wilayah, mereka mayoritas masih menginginkan saya kembali maju,” kata Said, seperti dikutip metrotvnews.com, seusai menghadiri Launching Muktamar NU yang digelar di halaman kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (14/3/2015) malam.

“Ketua Umum masih pemilihan langsung, hanya untuk Rais Aam pemilihannya menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi (sistem perwakilan dan bermusyawarah),” kata Said.

Meski begitu, dirinya tetap menghormati siapapun yang nantinya akan maju sebagai pesaingnya di Muktamar.

Untuk pemilihan Rais Aam sendiri, kata dia, saat ini sudah diputuskan jika pemilihannya dilakukan dengan ahlul halli wal aqdi (sering disisngkat Ahwa) yaitu para kiai sepuh akan berkumpul dan bermusyawarah siapa di antara mereka yang akan ditunjuk menjadi Rais Aam.

Pernyataan Said Aqil ini berbeda dengan sikap PWNU dan PCNU yang mayoritas menolak sistem pemilihan Rais Aam lewat Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa. Mereka tetap mempertahankan pemilihan langsung karena dalam AD/ART yang sekarang dijadikan dasar NU sistem Ahlul Halli Wal Aqdi tak ada atau belum ada. Dalam Bab XIV Pasal 41 poin a AD/ART NU disebutkan bahwa “Rais Aam dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar setelah yang bersangkutan menyatakan kesediaannya.”

Sudah maklum bagi para kyai pimpinan cabang NU, Bahwa muktamar Makassar tahun lalu di nodai oleh Said Agil dkk yang melakukan politik uang. KH Ahmad Subakir, Ketua Tanfidziyah Pengurus Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri mewanti-wanti agar kasus Muktamar NU di Makassar jangan sampai terulang.

“Keputusan-keputusan Muktamar di Makassar itu kan hanya setengah. Yang setengah keputusan PB (NU), bukan keputusan Muktamar, karena waktu di Muktamar pembahasannya tak ada yang tuntas,” katanya. “Semua PCNU tahu itu tapi kita diam, ” tambahnya.

Begitu juga soal politik uang. “Semua sudah tahu. Karena itu kalau politik uang di Muktamar Makassar itu terulang (di Jombang) berarti kitabini jahil murakkab (bodoh berkali lipat –red). Lha iya,semua peserta Muktamar di Makassar tahu soal itu. Karena itu jangan sampai terulang lagi,” katanya.

Apa benar semua PCNU juga sudah tahu siapa oknum yang selama ini jadi penyuap muktamirin? “Ya, iya. Semua sudah tahu waktu bagi-bagi uang. Kan semua. Jadi semua peserta tahu (jalurnya) siapa yang bagi-bagi uang,” katanya.

Karena itu ia tak setuju dengan pendapat kelompok yang menggulirkan sistem pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) bahwa Ahwa itu untuk mengeliminir politik uang.

“Memangnya ada jaminan para kiai yang duduk di Ahwa itu tak money politics. Saya selalu mengatakan, justru menyuap kiai yang jumlahnya kecil itu lebih gampang ketimbang menyuap kiai dalam jumlah besar,” katanya dengan nada meninggi.

Ia – lagi-lagi – menegaskan bahwa sistem Ahwa tak menjamin bersih dari politik uang.

“Ada yang bilang bahwa yang duduk di Ahwa itu kan para kiai. Masak kiai money politics. Masak kiai bisa dibeli. Saya tegaskan, apa yang disuap di Muktamar Makassar itu bukan para kiai?
Semua yang terima uang itu para kiai,” katanya – lagi-lagi – dengan nada tinggi.

Ia mengingatkan, jangan dikira selama ini para pimpinan NU di daerah tak tahu. “Cuma kita ini diam, tak vulgar, tapi semua kita tahu,” katanya.

Karena itu ia minta dengan sangat kepada panitia, PWNU, PBNU dan semua kandidat ketua umum serta Rais Aam agar Muktamar NU di Jombang jangan sampai dinodai dan mengulang praktik politik uang seperti dalam Muktamar NU di Makassar. “Kalau itu terjadi lagi, kita jahil murakkab, jelas jahil murakkab,” katanya.

Sementara Wakil Sekjen PBNU Masduki Badlowi menuturkan bahwa Ahwa belum jadi keputusan Munas dan Konbes. “Konbes di Kempek (Pesantren Kempek Cirebon – red) tidak memutuskan Ahwa, tapi merekomendasikan agar Ahwa didiskusikan,” katanya. Begitu juga dalam Munas dan Konbes di Jakarta. Tak ada keputusan Ahwa diterapkan dalam Muktamar NU ke-33 karena mayoritas PWNU yang hadir menolak.

Selain berbicara mengenai Ahwa, KH Ahmad Subakir juga meminta agar Panitia Muktamar NU segera membagikan materi Muktamar NU ke-33 yang akan digelar di Jombang pada 1 hingga 5 Agustus 2015.

“Sebab kalau materi Muktamar yang berat-berat itu dibagikan pada waktu Muktamar kami jelas kesulitan untuk membahas,” kata Kiai Ahmad Subakir kepada BangsaOnline.com, Senin (16/3).

Sikap meminta materi Muktamar NU, kata Kiai Subakir, adalah sikap resmi PCNU se-karesidenan Kediri yang terdiri dari PCNU Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung.

“Tujuh PCNU ini secara berkala mengadakan pertemuan. Jadi ini permintaan resmi,” katanya sembari menyatakan bahwa tempat pertemuan itu berpindah-pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya.

Namun Kiai Subakir mengaku tak punya prasangka buruk terhadap panitia, PWNU dan PBNU. Menurut dia, tak boleh berburuk sangka, misalnya, menuduh panitia tak mampu atau ini suatu taktik karena di balik tidak dibagikannya materi itu ada trik dan maksud tertentu. “Gak boleh (su’udzon). Kami hanya bisa meminta agar materi Muktamar itu segera dibagikan,” katanya.

Sebab, kata Kiai Subakir, kalau materi Muktamar itu dibagikan sekarang, para pimpinan PCNU bisa membahas secara mendalam. Misalnya, bisa membahas masalah bahtsul masail, program, masalah organisasi, masalah rekomendasi dan sebagainya. “Jadi waktu Muktamar kita bisa tenang membahas program dan sebagainya,” pungkasnya.


Artikel Terkait